Pendidikan dan Politik Pendidikan

Pendidikan dan Politik Pendidikan

Gambar oleh Luisella Planeta Leoni dari Pixabay

Oleh: Mi’raj Dodi Kurniawan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat ini – kerap diopinikan – tengah berada di ujung tanduk – untuk mengibaratkan kondisi sangat mengkhawatirkan. Salah satu yang menjadi landasannya ialah Laporan Tahunan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP, tahun 2004 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-111 dari 177 negara dalam hal kualitas hidup (indeks pembangunan manusia).
Di samping itu, saking banyaknya kasus korupsi yang mengemuka, baik di tataran pergaulan global maupun internal bangsa, Indonesia kerap diplintir sebagai negara berbentuk kleptokrasi (negara yang dihuni oleh para maling). Bahkan, yang tidak kalah mengerikan, ternyata praktik itu terjadi di saat jutaan rakyat tengah mengalami kemiskinan dan pengangguran.

Angka kemiskinan, yang berada di kisaran antara 40 hingga 80 juta penduduk dari 220 jutaan lebih penduduk negeri ini, tentu saja tidak masuk ke dalam kategori good-news (kabar baik). Termasuk, banyaknya praktik kekerasan yang diderita Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, serta proses pemulangannya karena illegal, sudah barang tentu cukup menjadi bukti bahwa memang, bangsa ini sedang “sakit”.

Ibarat dokter spesialis penyakit akut dan menahun, lalu dari pojok gedung kebijakan tersodor gagasan untuk tidak saja memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, melainkan juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Bangsa ini perlu memberi perhatian memadai terhadap pendidikan. Keberpihakan penting ditunjukkan melalui modus cukup dana, membangun sekolah, kurikulum yang efektif, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di berbagai belahan bumi nusantara. Pendek kata, genderang gerakan politik pro perbaikan pendidikan sudah waktunya menjadi mainstream (arus besar).

Debat-debat di kisaran tema kurikulum pendidikan kerap menyeruak menjadi wacana. Namun, sedikit solusi yang ajeg. Kalaupun terdapat gagasan perubahan, ternyata hal itu hanya menjadi wacana di wilayah pheriferi (pinggiran). Tidak aneh, bila akhirnya diskursus terkait dengan soal pendidikan pun menyerupai gampang sekali tersingkir dari terpatahkan.

Seperti halnya krisis multi dimensi saat ini yang menyerupai benang-kusut, maka begitu pun masalah pendidikan kiwari. Titik solusi masih dikungkung ketidak-jelasan arah. Bahkan, makin terlihat getir karena perhatian dari pemerintah sangat kurang. Kalaupun muncul janji perubahan dari pihak elite, ternyata masih bersifat normatif dan acap terkesan lip-service belaka..

Akhirnya, pendidikan yang santer digembar-gemborkan sebagai obat mujarab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ini, seringkali bernasib sial, karena belum pula diposisikan sebagaimana mestinya. Bahkan, tidak jaranng para elite politik menempatkannya sebagai kebutuhan sekunder atau tertier.

Dari sudut pandang ini, pemerintah (desicion-makers) terkesan belum sadar total terhadap betapa pentingnya pendidikan. Padahal, untuk melewati krisis seperti sekarang butuh efisiensi dalam manajemen pengelolaan berbagai aset negara. Jadi, bagaimana mungkin bangsa ini bangkit, ketika pada waktu yang bersamaan SDMnya kurang berkualitas sebagai efek dari kurangnya perhatian terhadap pendidikan.

Dengan demikian, cara pandang (paradigm) terhadap pendidikan mestinya diubah. Sebelumnya, memang sektor pendidikan masih dipandang sebagai akibat (effect) dari politik dan ekonomi. Padahal keliru, karena pendidikan merupakan wahana peningkatan kesadaran manusia dan menjadi sebab sekaligus penyulut bangkitnya suatu bangsa.
Paling tidak, hal ini tercermin dalam jejak sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, yang ternyata begitu efektif seiring lahirnya kaum terpelajar pasca politik etis (etische-politiek). Bukankah hal itu menjadi bukti bahwa pendidikan sebenarnya berperan penting dalam membentuk kesadaran sejati manusia, yang pada akhirnya akan berefek pada kehidupan politik dan ekonomi.

Tepat mengemukakan bahwa pendidikan adalah langkah awal untuk membuka kesadaran humanitas pada suatu bangsa. Tanpa itu, komunitas bangsa akan sangat sulit menemukan titik pencerahan dalam sejarah, karena terhalang oleh tidak adanya dukungan berupa kesadaran kolektif (kebangsaan).

Mengingat sektor pendidikan tersebut sangatlah penting, maka sangat pantas bila sektor ini pun ditempatkan sebagai program prioritas pemerintah mulai saat ini. Sungguh krusial, karena pendidikan berperan membentuk mentalitas ideal suatu bangsa serta kesadaran kritis sebagai manusia yang berbudaya.

Langkah-langkah perbaikan pendidikan sekarang tak membutuhkan konsepsi yang serba normatif an sich. Akan tetapi, hal itu mesti diterjemahkan secara operasional, sehingga konsepsi ideal manifes, tidak semata-mata dalam produk kebijakan di atas kertas, akan tetapi juga ditindak-lanjuti secara konkrit di lapangan.

Barangkali, itulah kerangka dasar yang harus dipahami desicion-makers pendidikan sejak sekarang. Selain itu, masalah mendesak lainnya yang sangat penting diperhatikan, di antaranya menyangkut masalah mutu pendidikan. Ini bukan masalah sederhana, karena bila membicarakan mutu, maka akan juga berkait dengan perangkat lunak (software) sekaligus perangkat keras (hardware) pendidikan lainnya.

Yang dimaksud dengan software pendidikan ialah konsep-konsep pengelolaan pendidikan yang telah distandardisasikan berupa kurikulum yang ideal, materi pendidikan, serta evaluasi yang relevan. Sementara hardware pendidikan, ialah guru, gedung sekolah, dan sarana-prasarana pendidikan yang kondusif. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan reevaluasi tentang perkembangan pendidikan. Hal ini urgent dilakukan untuk dijadikan sebagai media dalam melihat perubahan yang terjadi. Karena, pada dasarnya semua ikhtiar senantiasa membutuhkan proses secara gradual dalam jangka panjang.

Yang terpenting dari sebuah proses adalah kemampuan dalam melihat sarana paling efektif untuk mencapai tujuan. Demikian halnya, ketika gagasan perubahan pendidikan tadi tampak berupa konsepsi belaka, maka langkah selanjutnya adalah menemukan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, koridor politik pendidikan pun tidak mungkin ditiadakan di sini, karena carut-marutnya kondisi pendidikan sekarang merupakan hasil dari sebuah negosiasi politik. Sehingga, untuk memperjuangkan perbaikan dalam hal pendidikan pun, tentu saja membutuhkan langkah-langkah politik pula.

Langkah politik demi memperbaiki pendidikan tidak hanya perlu, tetapi juga sangat rasional dijalankan, setelah dicermati bahwa seluruh kebijakan pemerintah – termasuk menyangkut pendidikan – merupakan hasil dari kebijakan politis. Dan hal itu lumrah terjadi dalam konteks sosio-politik kenegaraan. Cara pandang terhadap pendidikan semacam itu tentu saja harus mendekam di dalam benak para politisi. Tanpa itu, hasil dari negosiasi politik kemungkinan besar tidak akan menguntungkan pendidikan sendiri. Buktinya seperti sekarang ini, sektor pendidikan sering ter-degradir dari mainstream politik di level elite.

Dengan demikian, maka politik pendidikan adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan perbaikan pendidikan seperti yang diharapkan. Paling tidak, langkah Paulo Freire (1921-1997), tokoh pemikir dan politisi pendidikan kelahiran Brazil dapat diangkat menjadi salah satu contoh. Freire bahkan mengaku bahwa dirinya adalah seorang pendidik sekaligus agen politik. Maka, pendidikan dan politik pendidikan tidak dapat dipilah satu-sama lain. Kedua elemen ini menyatu (integral), karena konsepsi pendidikan tanpa politik pendidikan, boleh dibilang menyerupai “onani intelektual”. Dengan begitu, sesungguhnya politik pendidikan adalah strategi politik untuk memperbaiki pendidikan di wilayah desicion-makers, agar gagasan itu menjadi manifes dalam realitas.

Mengingat akutnya masalah pendidikan sekarang, maka selain butuh formulasi gagasan pendidikan ideal, tentu saja langkah politik pun mesti ditempuh, agar gagasan tidak prematur dan malah mati di tengah jalan. Sungguh, bangsa ini sangat membutuhkan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Apalagi ketika genderang globalisasi terlah ditabuh oleh zaman.

Jadi, kalangan pelaku, pemerhati, dan yang memiliki sense of belonging terhadap kondisi pendidikan bangsa ini, sudah selayaknya mulai mempersiapkan “amunisi” untuk memperjuangkan sektor pendidikan lewat politik pendidikan. Tanpa ini, gagasan sebrilian apa pun akan mudah teralienasi dari kancah pergulatan bangsa.
Kekuasaan politik bagi kalangan yang mengerti dan mendambakan perbaikan pendidikan di masa depan, dengan demikian menjadi penting. Seperti kata Dorothee Soelle dalam Choosing Life, “hidup ini menjadi berarti bagi saya dan memungkinkan segalanya….it is a great ‘yes’ to life….mengharuskan kita agar mempunyai kekuasaan untuk memperjuangkan masa depan”. ***

————————–
Penulis: jebolan Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kini mengajar di Sekolah Menengah Pertama di Cianjur Jawa Barat.

bahan ajar puisi

Bahan Ajar Puisi: Antara Tuntutan Kurikulum dan Kepentingan Apresiasi

manfaat menjadi seorang penulis

Manfaat Menjadi Seorang Penulis - Menulis Untuk Masa Depan

You will also like

// Social icons // Facebook // VKontakte // Odnoklassniki // Twitter // Instagram // YouTube // Telegram // Search form icon (zoom icon) // Footer WordPress icon // Arrow icon // Edit icon // Rate icon