Enam Permasalahan Pendidikan di Banyumas

Oleh: Deni Kurniawan As’ari

Image by free stock photos from www.picjumbo.com from Pixabay

Permsalahan Pendidikan di Banyumas – Senin, (4/8) kemarin, Bupati Mardjoko melantik Drs. Purwadi Santoso, M.hum sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik). Pelantikan ini sempat tertunda karena menunggu persetujuan DPRD ketika Calon Kadisdik itu masih menjabat sekretaris dewan. Dengan pelantikan ‘Menteri Pendidikan’ Banyumas ini bolehkah masyarakat memiliki ekspetasi baru akan maju dan berkembangnya dunia pendidikan kedepan?

Pergantian atau rotasi pejabat dalam pemerintahan daerah merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Namun yang menarik, pergantian pejabat Disdik kali ini dilakukan oleh Bupati hasil pilkada langsung pertama dalam sejarah Banyumas. Dan, sosok yang dipercaya untuk memangku jabatan strategis itu bukanlah seorang profesional pendidikan, melainkan sosok yang berlatar belakang ilmu pemerintahan. Menarik juga untuk dicermati ketika DPRD mengajukan usul Raperda Pendidikan, Mardjoko sempat menolak usulan wajib belajar 12 tahun. Apakah dengan beberapa sinyal itu pertanda bahwa Mardjoko kurang ‘ngeh’ terhadap dunia pendidikan?

Mardjoko, Pendidikan dan Kadisdik Baru


Bila melihat program Bupati Mardjoko saat kampanye, yang terkait dengan bidang pendidikan sebenarnya harapan itu masih tetap ada. Dalam booklet/selebaran kampanyenya, Mardjoko memiliki 9 bidang garapan diantaranya bidang pendidikan. Program yang beliau tawarkan meliputi kesiapan untuk merealisasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, memperbanyak sarana prasarana pendidikan secara merata, memberikan beasiswa kepada anak keluarga miskin mulai SD-SMA, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (Selebaran Kampanye: 2007).

Kemudian, dalam program 100 harinya dapat dilihat dari program kedua yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat khususnya point b yang berbunyi meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan dengan indikator keberhasilannya warga masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai (http://www.banyumaskab.go.id).

Tinggal bagaimana Kadisdik dapat menterjemahkan segala kebijakan dan rencana program kampanye Mardjoko menjadi program riil yang menyentuh dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagian ‘orang’ sempat meragukan figur Kadisdik yang dilantik, terutama karena kiprah sebelumnya yang tidak bergelut dengan hiruk-pikuk pendidikan. Namun, penunjukan Kadisdik termasuk wilayah hak Bupati. Barangkali, Bupati Mardjoko memiliki alasan tersendiri dan yakin penuh bahwa yang bersangkutan dapat mengemban tugas dengan baik. Sudah saatnya pula masyarakat memberi kesempatan kepada Kadisdik baru untuk menjalankan tugasnya.

Khusus bagi ‘penggelut pendidikan’ perlulah melakukan introsfeksi tentang masih minimnya stock calon Kadisdik yang bisa ditawarkan dan atau masih rendahnya bargaining position dengan Bupati Mardjoko. Mungkin hal ini karena para profesional pendidikan tidak ikut dalam hiruk pikuk politik pada saat kampanye Pilkada beberapa bulan lalu. Ada ungkapan seorang teman bahwa “politik” adalah balas budi, kalau tidak ya, balas dendam. Ungkapan ini entah benar atau tidak.

Permasalahan Pendidikan di Banyumas


Pekerjaan rumah di dunia pendidikan cukup banyak. Karena keterbatasan penulis, disini akan dikemukakan enam permasalahan yang sekiranya perlu mendapat perhatian dari Bupati Mardjoko dan Kadisdik baru.

Pertama, mahalnya biaya pendidikan. Melalui pemberitaan media massa beberapa bulan lalu terungkap bahwa biaya pendidikan di kota satria ini masih tergolong mahal terutama untuk sekolah negeri setingkat SMP dan SMA. Sebagian masyarakat berkelakar bahwa sekolah negeri dan swasta saat ini sama mahalnya.

Mungkin tidak menjadi persoalan bagi para orang tua yang mampu, namun bagaimana bagi mereka yang hidupnya masih megap-megap terutama pasca kenaikan BBM. Alangkah indahnya kalau Bupati Mardjoko dan Kadisdik baru memiliki program untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu berupa beasiswa atau sumbangan pendidikan.

Syukur-syukur kalau menelorkan program pendidikan murah mulai SD sampai tingkat SMA. Dan bila memungkinkan lagi pendidikan gratis seperti yang telah sukses dilakukan oleh beberapa kabupaten lain seperti Jembrana Bali. Untuk hal ini tergantung dari political will dan good will dari Bupati Mardjoko.

Kedua, adanya regulasi yang jelas bagi sekolah. Tidak dipungkiri bahwa besarnya sumbangan orang tua siswa baru kepada sekolah saat pendaftaran dirasakan memberatkan bagi sebagian masyarakat. Sudah saatnya Dinas Pendidikan membuat regulasi (rule of the game) untuk setiap sekolah sehingga ada kontroling yang jelas.

Penulis setuju dengan pendapat anggota DPRD Banyumas Sdr. Ahmad Saeful Hadi, S.Hut (Radar Banyumas, 25/7/08) yang mengatakan bahwa besarnya sumbangan harus masuk dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan sehingga dapat termonitor.

Memang betul, sekarang jamannya otonomi sekolah, tetapi tidak lantas otonomi menjadi merugikan masyarakat ketika setiap sekolah begitu leluasa memungut sumbangan. Betul juga bahwa untuk proses pendidikan yang baik dan berkualitas butuh dana, namun sumber dana itu tidak harus dibebankan semuanya pada masyarakat melainkan juga dari APBN/APBD seperti amanat UUD itu.

Ketiga, kesejahteraan guru. Kepedulian pemkab Banyumas terhadap kesejahteraan guru terutama guru swasta masih kurang bahkan boleh dibilang agak tertinggal ketimbang daerah tetangga seperti Purbalingga. Sudah saatnya Bupati Mardjoko ikut memikirkan nasib para guru swasta yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas.

Diantara guru TK, SD, SMP dan SMA swasta maupun guru negeri yang honorer masih ada diantaranya yang hanya bergaji seratus ribu sampai tiga ratus ribu perbulannya. Padahal mereka telah mencurahkan segala potensi, pikiran dan tenaganya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Program insentif bulanan bagi para guru swasta dan honorer negeri yang bersumber dari APBD sudah saatnya dipertimbangkan oleh Bupati Mardjoko dan segenap anggota DPRD yang terhormat. Begitu pula kesempatan untuk mengikuti sertifikasi bagi guru swasta yang nantinya ikut mendongkrak kesejahteraan terkesan masih dianaktirikan, terlihat dari jumlah peserta guru swasta dalam setiap gelombang sertifikasi sangat kecil, tidak kurang dari 20 persen saja.

Keempat, pelayanan birokrasi pendidikan. Untuk mendukung ketercapaian program pendidikan perlu reformasi dalam birokrasi pelayanan pendidikan di setiap tingkatan. Disamping itu perlunya kontrol kepada setiap pelaku pendidikan untuk meminimalisir atau mengikis terjadinya praktek penyimpangan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini kemampuan menajerial dan ’keberanian’ dari Kadisdik baru menjadi sesuatu yang sangat penting.

Kelima, pemerataan fasilitas pendidikan di kota dan desa. Beberapa sekolah di kota memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan memadai. Misal di setiap kelas ada televisi, LCD dan komputer untuk mendukung proses pembelajaran. Namun sebaliknya di sekolah ’ndeso’ kondisi bangunan sekolah pun masih ada yang mau runtuh dan fasilitas pendukung pembelajarannya masih kurang atau bahkan jauh dari memadai.

Keenam, peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. Ujung tombak kesuksesan pendidikan di lapangan pada akhirnya adalah para ’umar bakri’ yang setiap harinya berinteraksi dengan para peserta didik. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas mereka perlu mendapat perhatian. Kegiatan semisal seminar, workshop, diklat, diskusi dan kajian keilmuan perlu digalakkan. Begitu pun pemberdayaan forum MGMP, kerjasama dengan organisasi dan LSM pendidikan serta pengembangan yayasan dan yang lainnya perlu sama-sama ditingkatkan sehingga bersinergi dengan baik dan optimal.

Penutup
Akhirnya selamat bertugas kepada Bupati Mardjoko dan Kadisdik yang baru. Teriring do’a dan harapan semoga amanah rakyat dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan rakyat pun tersenyum bahagia karena pemimpin mereka termasuk tokoh yang sangat peduli akan pendidikan. Bukankah pendidikan itu merupakan human investation jangka panjang yang akan ikut menentukan peradaban dan kemajuan bangsa kedepan?

(1) Tulisan dimuat di Suara Merdeka.
(2) Penulis, pemerhati pendidikan dan Aktif di Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).

Membumikan Tuhan ala Dharmadi

Guru, Pemilu 2009, dan Sangkar Burung

You will also like

// Social icons // Facebook // VKontakte // Odnoklassniki // Twitter // Instagram // YouTube // Telegram // Search form icon (zoom icon) // Footer WordPress icon // Arrow icon // Edit icon // Rate icon