Adalah Mahfud MD, sang Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sangat geram melihat kasus korupsi yang senakin tinggi.”Akibat korupsi, negara saat ini dalam bahaya.” katanya beberapa waktu yang lalu seperti dilansir dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id (31/1/2011).

Berita korupsi tiap hari menghiasi halaman media pemberitaan kita. Entah sampai kapan akan berakhir. Bertahun-tahun Indonesia menempati daftar salah satu negara terkorup di dunia. Persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi menjadi sangat menyedihkan. Masyarakat menjadi imun alias kebal terhadap kasus korupsi. Sehingga terdapat opini masyarakat bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa kita sehingga sulit dihilangkan.

Survei yang dilakukan majalah Intisari terhadap 1.044 pembaca mengenai kebiasaan korupsi di masyarakat memperkuat anggapan di atas. Dalam survey itu semua responden setuju bahwa korupsi tergolong tindakan tercela. Tapi sekitar sepertiga responden secara jujur mengakui bahwa mereka bersedia menyuap petugas saat mengurus SIM, KTP, atau ketika ditilang polisi (Intisari,Oktober 2011). Lalu kepada siapa kita bisa berharap untuk mencegah terjadinya korupsi? Jawaban yang paling masuk akal adalah pada sekolah.

Sampai saat ini sekolah masih diyakini sebagai lembaga penyemai benih-benih pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan. Lewat pengajaran dan pendidikan ditaburkan nilai-nilai kejujuran, amanah, ketelitian, kerapian dll. Namun di sisi lain masyarakat mengenal para koruptor sebagian besar adalah produk lembaga pendidikan. Ini terlihat dari pelaku-pelaku korupsi dilakukan oleh eksekutif maupun legislative bahkan yudikatif yang nota bene orang-orang berpendidikan. Orang pun bertanya apa peran lembaga pendidikan selama ini dalam pencegahan tindak korupsi?

Korupsi Kecil di Sekolah
Harapan masyarakat pada sekolah/madrasah terhadap pencegahan korupsi sangatlah tinggi. Namun kenyataannya sekolah memang belum sepenuhnya mampu melaksanakannya. Dalam praktek sekolah sering memberikan contoh yang tidak jujur. Benarkah? Lihat saja praktek-praktek korupsi kecil di sekolah, masih ada guru-guru PNS pulang sebelum waktunya pulang. Bukankah itu korupsi waktu? Apakah para guru selalu mengoreksi PR yang telah mereka berikan pada siswa? Hal ini penting dalam menanamkan nilai kejujuran dan sportifitas pada anak. Sebab teladan guru lebih berharga dari sekedar himbauan.

Selain itu dalam hal ujian, apakah urusan contek-menyontek sudah mendapat perhatian yang memadai ? Artinya antara si penyontek dan yang di contek telah diberikan pengertian yang mendalam dan mendapat sangsi. Karena tanpa disadari kebiasaan buruk mencontek akan menjadi bibit yang merugikan karakter anak nantinya. Bila tak pernah ada sangsi dari guru, maka anak yang baik dan pintar akan menjadi apatis dalam belajar sebab nilainya akan selalu di bawah mereka yang bodoh namun trampil menyontek. Dan yang bahaya anak akan mempunyai anggapan bahwa perbuatan buruk ( mencontek ) boleh saja dilakukan asal tidak ketahuan orang lain ( guru ). Mungkin para pembaca masih ingat teman-teman anda yang masih rajin menyontek, meski telah menyandang predikat mahasiswa? Atau mungkin anda sendiri pernah menjadi pelakunya? Inilah kelemahan sistem pendidikan kita. Terlalu permisif pada hal-hal yang mestinya prinsip.

Dan yang lebih mengerikan lagi adalah upaya sulapan nilai yang dilakukan oleh beberapa guru agar siswanya bisa lulus dalam EBTANAS tahun 1980an hingga UAN sekarang ini. Kasus yang diindikasikan sebagai upaya menyontek masal dalam ujian nasional 2011 di Surabaya beberapa waktu lalu mungkin bisa kita kaitkan dengan fakta ini. Kalau ini nampaknya sudah terstruktur, mulai dari pejabat birokrasi pendidikan hingga kepala sekolah dan guru sebagai pelaksananya. Maka jangan heran bila mutu pendidikan kita tak kunjung meningkat karena nilainya hanya sulapan saja. Jadi ibarat makan buah simalakama, dimakan bapak mati tak dimakan emak mati. Tak dilakukan banyak anak tak lulus, kalau dilakukan berarti berlaku tidak jujur. Terus kapan kita akan mendidik anak anti korupsi? Tentu jawabnya adalah sejak dini..

Mendidik Anti Korupsi Sejak Dini
Sejak anak dilahirkan mereka perlu mendapatkan pendidikan karakter atau akhlak mulia. Pembiasaan nilai-nilai keagamaan yang sarat dengan nilai-nilai anti korupsi sangat ber pengaruh dalam pembentukan karakter mereka. Sejak lahir hingga usia 8 tahun merupakan masa keemasan dalam pembelajaran. Masa itu sering diistilahkan the golden age oleh para pakar psikologi dan neurologi dimana anak paling gampang dibentuk. Di sini anak dalam taraf belajar yang paling alamiah, termasuk dalam menerima nilai-nilai anti korupsi. Guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK dan SD bersama orang tua menjadi tulang punggung keberhasilan mendidik anti korupsi pada usia ini. Inti dari pendidikan anti korupsi adalah mengajarkan kejujuran. Sebab pangkal korupsi adalah ketidak jujuran terhadap nurani..

Ada tiga tingkatan dalam menerima pembelajaran, yaitu tingkatan perasaan, tingkatan pemahaman dan tingkatan ungkapan (Intisari, Mei 2004). Pada tingkatan perasaan, anak akan mendengarkan apa saja yang diberikan padanya. Anak seperti ini seolah-olah merupakan anak yang patuh, tidak neko-neko. Namun pada dasarnya anak telah mengenal rasa senang, sedih, jengkel, dll. Hati-hati dengan kebiasaan orang tua yang sering berjanji, namun tak menepati. Secara tak langsung itu adalah pembelajaran kebohongan pada anak kita. Seringkali untuk membujuk anak yang menangis orang tua berkata,”Ayo,diamlah, nak, nanti ibu belikan permen.” Setelah sang anak terdiam ternyata sang bunda lupa dengan janjinya. Kadang-kadang seorang bapak yang kecapekan pulang kerja berkata pada anaknya,” Nak, nanti kalau Pak RT datang atau telepon mengajak kerja bakti, katakan bapak sedang tidak ada, ya!. Bila sang anak sudah tak protes dengan perilaku bapaknya itu, maka berarti dalam diri anak sudah ada bisa memahami perlunya berbohong. Sebenarnya orang tua yang bijak akan mengatakan pada anaknya, “Nak, kalau ada telepon atau Pak RT datang, tolong katakana Bapak sedang capek sekali, tidak bisa ikut kegiatan saat ini.” Itu akan lebih jujur dan memberi teladan baik pada anak. Di sekolah, guru yang tak pernah mengoreksi PR siswa, akan diterima dengan perasaaan jengkel dan akan menimbulkan apatisme anak. Bila guru tidak fair sesungguhnya ia menggambarkan dirinya sebagai model yang buruk.

Bila perilaku tidak jujur dan curang terus menerus diterima siswa, maka ia akan memahami bahwa tidak jujur dan curang itu kadang-kadang perlu, karena itu akan menguntunmgkan dirinya. Inilah yang dimaksud dengan tahap selanjutnya, yakni tingkatan pemahaman. Pada tahap ini anak akan memperhatikan berbagai cara orang memberikan pelajaran. Anak mampu membedakan mana perintah yang perlu diturut atau dibantah. Dengan panca inderanya mereka mampu mengolah pelajaran bukan hanya yang diberikan namun juga bisa menggabungkan dengan apa yang mereka lihat, alami dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati dengan contoh-contoh buruk yang anda berikan pada mereka. Anak akan mencatatnya dengan pemahamannya sendiri. Termasuk nilai-nilai sidiq ( kejujuran ) dan amanah ( bisa dipercaya ) akan tertanam lewat pemahaman mereka atas perilaku orang tua atau guru pada mereka.

Untuk tingkatan ungkapan atau ekspresi, mereka umumnya memperhatikan orang tua atau guru memberikan pelajaran dan mencari tahu makna dari pelajaran itu. Anak seperti ini tak akan tinggal diam bila yang dipelajari dan dirasakannya tidak sama. Orang dewasa kadang kewalahan menghadapi anak pada tingkatan ini. Misalnya, ketika ia harus belajar dan tak boleh menonton TV sementara orang tuanya tetap asyik memelototi TV. Pelajaran ini akan masuk dalam konsep pengetahuan si anak, bahwa perintah / larangan yang dikeluarkan ternyata tidak berlaku bagi si pembuat keputusan.

Demikian pula kasus guru yang tidak mengoreksi PR. Mereka akan memiliki konsep bahwa orang yang berkuasa (dalam hal ini guru) boleh melakukan sekehendak hatinya.Karena dendam, anak merindukan dirinya memiliki kekuasaan kelak dan berlaku seenaknya. Maka pada tingkatan ekspresif ini, anak yang sebenarnya baik, namun karena pengalaman dalam ulangan-ulangan yang diadakan dalam suasana permisif, teman-temannya yang mencontek justru mendapat nilai lebih baik dan tidak mendapat sangsi dari guru bisa menyebabkan si anak baik menjadi ikut curang atau kurang percaya diri.

Untuk itu peran guru di sekolah sangat menentukan bagi pembentukan mental anti korupsi. Ia adalah model bagi anak yang sedang menuju masa kedewasaan. Maka sungguh bijak adanya peribahasa Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari. Kalau guru sebagi model saja tidak disiplin, tidak jujur, dan tidak adil bagaimana anak didiknya? Tentu kita berharap dengan dikembangkannya pendidikan karakter mulai dari Pra-TK hingga mahasiswa menyadarkan guru untuk lebih hati-hati dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Lebih baik mencegah korupsi daripada membasmi. Dan itulah tugas sekolah..Untuk itu sekolah sebagai tempat menyemai nilai-nilai itu tentulah harus memberikan teladan bagi siswa dalam praktek penanamannya. Keberhasilan sekolah tidak hanya terwujud dalam real curriculum ( kurikulum nampak ) seperti yang tertuang dalam nilai-nilai pelajaran mereka, namun masyarakat juga mengharapkan keberhasilan dalam hidden curriculum ( kurikulum tersembunyi ) yang tercermin dalam perilaku siswa atau lebih dikenal sebagai pendidikan karakter seperti kejujuran, amanah, sopan santun, sportif dll. Semoga sekolah bisa mewujudkan harapan itu.

KEKERASAN dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah masalah baru. Tampaknya usianya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Ketika pemerintah mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul harapan pastilah tak ada lagi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Ternyata harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kasus KDRT masih berseliweran dalam pemberitaan media massa, dengan berbagai ragam, pola, jenis, dan bentuk penyelesaiannya.

Sebenarnya UU NO 23 tahun 2004 bukanlah alat atau senjata para istri untuk ’’memenjarakan’’ para suami yang melakukan kekerasan. Undang-Undang ini tujuan utamanya adalah mewujudkan keharmonisan rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan yang nondiskriminatif. Artinya, siapa pun, baik suami maupun istri dan orang-orang yang mempunyai hubungan saudara dan tinggal dalam lingkup satu rumah tangga, boleh saja mengacu pada UU No 23 tahun 2004, jika mereka mengalami KDRT.

Jadi, sangat salah jika Undang-Undang tersebut hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja. Faktanya yang dapat melakukan kekerasan adalah bisa saja laki-laki atau perempuan. Korbannya juga bisa laki-laki atau perempuan.

Mengapa seolah-olah UU No 23 tahun 2004 diperuntukkan bagi kaum perempuan? Karena secara statistik korban terbanyak adalah perempuan. Namun undang-undang ini tidaklah diskriminatif. Laki-laki yang mengalami KDRT juga boleh memakainya.

Konstruksi Sosial
Konstruksi sosial tentang kekerasan dalam rumah tangga belum beranjak dari pandangan yang sangat patriarkat. Kesan bahwa perempuan/istri adalah ’’milik’’ laki-laki —maka bebas diperlakukan apa saja oleh pemiliknya— menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Konstruksi sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan adalah karena kesalahan perempuan itu sendiri, yang dinilai sangat dominan dalam menciptakan peluang dan kesempatan, menandakan bahwa budaya patriarkat dan pemahaman masyarakat belum bergeser dari blue-print yang ada.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap siapa saja, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk kejahatan kemanusiaan dan pengingkaran hak-hak atas sekelompok manusia yang menjadi korban. Banyak kendala dalam mengungkap kasus KDRT karena kasusnya bagaikan lingkaran surga dan neraka. Terkadang pada siang hari menjadi neraka bagi korban, malam hari justru pelaku menciptakan surga, sehingga melemahkan korban (yang umumnya perempuan). Masih ditambah berbagai persoalan lain, seperti tekanan keluarga, tetangga, atasan, status sosial, pristise, jabatan, pendidikan, sehingga makin menambah sulitnya korban memutus lingkaran tersebut.

Menghancurkan
Berbagai macam bentuk KDRT yang dialami korban, dan ini adalah fenomena seperti ’’antara ada dan tiada’’ menjadi hal yang sangat menghancurkan. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan merasa mengalami banyak tekanan psikis, yang tak jarang tekanan ini akan menghancurkan dirinya secara fisik dan psikis.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menyandang beban slogan ’’ibu rumah tangga yang baik’’, ’’istri yang setia dan patuh pada suami’’, ’’istri yang menjaga kehormatan keluarga’’, serta berbagai slogan lain yang menempatkan posisi perempuan pada sudut untuk selalu mengalah dan nrima.

Beratnya beban slogan yang disandang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadikan mereka mengalami tekanan mental, depresi dan gamang dalam bertindak. Tak jarang mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan mungkin juga sampai mengalami gangguan jiwa.

Terlebih lagi jika yang dialami perempuan adalah kekerasan psikis yang susah untuk dibuktikan tapi mereka mengalaminya. Seperti penghinaan dari suami yang terus menerus, pengingkaran eksistensi, cemoohan, dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Hal ini semakin membuat para perempuan seperti orang linglung tak tahu harus berbuat apa. Bentuk dan dampak KDRT memang beragam. Dampak fisik mungkin akan dapat disembuhkan dengan pertolongan rekonstruksi medis, akan tetapi dampak psikis akan sulit disembuhkan, tak jarang masih membekas dan menimbulkan trauma. Sementara para korban berkutat dengan penderitannya, di pundaknya tetap harus disandang slogan yang indah-indah tersebut. Ini persolaan berat bagi perempuan.

Ancaman lain bagi korban KDRT ketika mereka berani melaporkan kasusnya adalah banyaknya tekanan dari pihak-pihak yang berkepantingan dengan status mereka, dengan kedudukan mereka, dan dengan kelas mereka. Tekanan dan ancaman seringkali diterima perempuan korban KDRT yang berani melaporkan kasusnya, sehingga mereka terpaksa mencabut laporannya, meskipun sudah diproses oleh kepolisian.

Bagi saya, tetap kepentingan korban yang harus dinomorsatukan. Kalau pencabutan laporan memang membawa kebaikan dan perubahan yang berdampak terjadinya keharmonisan bagi rumah tangga korban, maka saya mendukung. Dan saya pikir aparat kepolisisan juga mendukung. Namun ternyata banyak kasus pencabutan laporan adalah karena tekanan, ancaman terhadap korban KDRT. Inilah yang saya tidak mendukung. Artinya bentuk-bentuk ancaman, tekanan, dan penganiayaan adalah bentuk-bentuk kejahatan hak asasi manusia, sehingga ini yang harus ditangani, agar rasa keadilan korban terlindungi. (24)

Sumber : Suara Merdeka

RABUN membaca dan gagap menulis. Itulah ungkapan yang sering disampaikan Taufiq Ismail untuk melukiskan keadaan masyarakat kita yang masih rendah tingkat keberaksaraan atau literasinya. Hal itu tampak pada perbandingan jumlah buku yang terbit dalam satu tahun dan jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 250 juta. Juga jumlah terbitan koran dan majalah yang masih timpang dengan banyaknya penduduk Indonesia saat ini.

Pada kenyataan sehari-hari juga bisa dilihat betapa kurang bergairah keadaan di perpustakaan-perpustakaan, termasuk perpustakaan kampus. Suatu kali, saya berkunjung ke sebuah perpustakaan SMA yang pernah meraih juara II tingkat Jawa Tengah, tetapi pengurusnya mengeluh karena tingkat kunjungan ke perpustakaan itu rendah. Rupanya hanya faktor kelengkapan koleksi buku, penataan, dan administrasi yang membuat perpustakaan SMA itu meraih gelar juara. Sementara faktor terpenting, yakni tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan itu, tidak dianggap menentukan.

Seorang teman, mantan redaktur sebuah harian nasional, punya cerita menarik. Ketika masih remaja pada tahun 1970-an, selagi dia asyik membaca koran tiba-tiba emaknya datang hanya untuk menarik koran itu dari tangannya. Sambil menunjukkan wajah kurang berkenan si emak bilang, ”Apa baca koran bisa membuat perutmu kenyang?”

Emak teman saya itu memang buta huruf, baik huruf Jawa, Latin, maupun Arab. Kakek-neneknya juga demikian. Mereka adalah bagian dari masyarakat petani kecil sejak zaman nenek moyang. Dan, dalam struktur masyarakat kita hingga saat ini, jumlah keturunan petani kecil atau mereka yang berada pada kesadaran sebagai wong cilik masih dominan. Dan, emak teman saya itu bisa dikatakan mewakili kaumnya.

Sebagai wong cilik yang miskin, dia beranggapan kegiatan baca-tulis tidaklah perlu. Karena, berbeda dari mencangkul, mencari kayu bakar, atau menggembala kambing, membaca dan menulis tidak membuat perut kenyang. Bahkan di kalangan masyarakat wong cilik ada anggapan yang sudah sangat berakar bahwa kegiatan keberaksaraan bukan wilayah mereka, melainkan wilayah masyarakat priayi. Maka tidak aneh sampai pada beberapa dekade yang lalu di kalangan petani kampung masih terdengar ungkapan, ”Buat apa sekolah tinggi-tinggi karena anak wong cilik tidak akan jadi priayi.”

Anomali

Saat ini, batas antara masyarakat wong cilik dan priayi sudah begitu samar. Bahkan terjadi juga semacam anomali; anak seorang petani bisa maju dan berkembang melalui keberaksaraan. Contohnya, teman saya tadi. Emak dan kakek-neneknya buta uruf total. Namun atas dasar kesadaran sendiri dia giat membaca dan mampu menjadi redaktur yang setiap hari menulis. Juga Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Beliau juga konon anak seorang petani.

Meski demikian budaya wong cilik yang menganggap keberaksaraan tidak akan mengenyangkan perut dan karena itu tidak penting masih terasa adanya. Lihat kaum tani di pedesaan, yang sebagian besar tidak akrab dengan bacaan apa pun. Bahkan rata-rata pegawai yang sudah berpenghasilan baik pun tidak banyak yang menganggarkan secara rutin belanja buku, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Hal itu menandakan betapa rendah tingkat keberaksaraan (membaca, jangankan pula menulis) bukan monopoli masyarakat tani yang kebanyakan buta huruf, melainkan juga para pegawai. Mungkin mereka berpikir, toh sudah jadi pegawai, jadi buat apa membaca?

Rendahnya keberaksaraan harus segera diakhiri kalau kita benar-benar ingin berhenti jadi bangsa terbelakang. Bangsa yang maju dan memimpin peradaban manusia saat ini adalah bangsa yang sangat teraksarakan. Jadi pemberantasan buta huruf memang perlu, bahkan sangat mendesak.

Menjadikan semua orang melek huruf dan bisa membaca sangatlah penting. Namun jangan seperti yang sudah-sudah, pemberantasan buta huruf lebih bersifat seremonial. Suatu daerah bisa mengadakan upacara bebas buta huruf, tetapi tidak demikian dalam kenyataan. Apalagi membuat seseorang yang buta huruf bisa membaca ternyata belum cukup, karena ”mampu membaca” dan ”mau atau suka membaca” adalah dua hal berbeda.

Bahkan bila semua orang sudah pandai membaca, tetapi sulit mendapat bahan bacaan karena miskin, bagaimana? Itu perlu dicarikan jawaban agar keberhasilan pemberantasan buta huruf bisa benar-benar bermakna. Jangan sampai keberhasilan pemberantasan buta huruf hanya akan menguntungkan para pemasang iklan.

Maka pemberantasan buta huruf sebaiknya berlanjut dengan upaya peningkatan minat baca. Dalam hal ini, keluarga menempati peran utama. Bapak-ibu harus tampak di mata anak-anak sebagai pribadi yang suka membaca, syukur juga suka menulis. Perpustakaan, betapapun sederhana, idealnya tersedia di rumah. Peran kedua ada para para guru dan sekolah. Jangan sampai guru berkesan sebagai orang yang tidak suka membaca. Sebab, sikap mereka terhadap buku dan aksara berpengaruh besar terhadap para murid.

Pemberantasan buta huruf akirnya adalah suatu upaya membantah tesis emak teman saya yang berpendapat membaca tidak akan membuat perut kenyang. Karena, ternyata bangsa-bangsa yang maju dan karena itu rakyatnya kenyang adalah bangsa sangat gemar membaca, gemar menulis. Ya, mereka adalah bangsa dengan tingkat keberaksaraan amat tinggi. Mau jadi bangsa yang maju dan kenyang, di sini taruhannya; keberasilan pemberantasan buta huruf dan keberasilan pembangunan masyarakat keberaksaraan. Dan, semua orang ditagih untuk berperan serta. (51)

— Ahmad Tohari, novelis pengarang trilogi Ronggeng Dukuh Paruk
Sumber : Suara Merdeka

Tingkah polah wakil rakyat kita yang duduk di kursi parlemen selalu menjadi bahan pembicaraan. Bahkan, tidak jarang, menimbulkan kecaman dan kritik pedas dari para pengamat dan aktivis. Tapi, tampaknya para wakil rakyat sudah kebal dengan berbagai kecaman dan kritik. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kita masih ingat, dulu ketika bangsa Indonesia sedang dilanda bencana, para wakil rakyat ngelencer ke luar negeri dengan alasan untuk melakukan kunjungan kerja. Kemudian muncul keinginan para wakil rakyat agar pemerintah menyediakan dana aspirasi. Terus rehab rumah dinas mereka beserta perabotannya yang mencapai ratusan juta rupiah per unitnya. Semuanya itu ujung-ujungnya adalah untuk mengeruk uang rakyat.

Yang sekarang sedang aktual adalah pembangunan gedung DPR dengan super fasilitas yang mencapai angka Rp 1 triliun lebih. Angka yang fantastis di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Jumlah itu sangat luar biasa. Padahal rakyat masih banyak yang tidak mampu membayar biaya kesehatan. Tidak bisa mengakses pendidikan. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, rakyat masih kesulitan. Masih banyak rakyat yang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Seandainya uang sebanyak itu untuk kesejahteraan rakyat, maka akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan membangun gedung DPR yang biayanya ngedab-edabi.

Rencana pembangunan gedung DPR itu menjadi hal yang sangat kontroversi. Banyak pihak yang menginginkan agar rencana itu dibatalkan saja karena bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Masih banyak masalah yang perlu dibiayai negara. Tapi, wakil rakyat bergeming dengan rencana itu. Gedung DPR itu mereka anggap kebutuhan yang sangat mendesak sehingga tidak mungkin ditunda apalagi dibatalkan. Sikap keras kepala wakil rakyat itu dianggap sebagai bukti bahwa mereka tidak memilikisikap empati terhadap penderitaan rakyat. Rencana itu pun segera direalisasikan.

Lebih menyakitkan lagi pernyataan Ketua DPR. Ia mengatakan, bahwa hanya orang-orang elite, orang pintar yang bisa diajak berpikir tentang gedung baru, karena rakyat biasa tidak bisa “nyambung” (Suara Merdeka, Rabu 13 April 2011). Pernyataan yang menafikan keberadaan rakyat. Menganggap rakyat tidak penting. Padahal dalam alam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedudukan suara rakyat sangat tinggi dalam negara yang mengaku berdemokrasi.

Sayangnya, suara rakyat dianggap sebagai angin lalu yang tidak perlu didengarkan. Suara rakyat hanya didengarkan saat dibutuhkan mereka pada saat pemilu. Pada saat mereka mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatiif, mereka betul-betul memperhatikan suara rakyat. Memanjakan rakyat. Mereka pun mengobral janji kepada rakyat, siap untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Akan menampung aspirasi rakyat. Bahkan, mereka menyebar uang untuk membeli suara rakyat. Dengan uang Rp 50.000,00/suara, mereka akhirnya dapat duduk di gedung parlemen. Setelah menjadi wakil rakyat, merke lupa akan janji-janji yang pernah mereka ucapkan. Boleh jadi, mereka menganggap telah membeli suara, sehingga ketika sudah menjadi wakil rakyat, tidak perlu mendengarkan suara rakyat. Ibarat orang jual beli, transaksi sudah dilakukan dan sudah selesai. Sehingga tidak ada kewajiban lagi untuk mendengarkan suara rakyat. Tidak perlu menampung aspirasi rakyat. Kalaupun ditampung, itu hanya sekadar ditampung saja, untuk kemudian dibuang entah ke mana.

Ketika sudah duduk sebagai wakil rakyat, mereka mulai menghitung uang yang telah dikeluarkan saat mereka nyalon sehingga berusaha untuk dapat “mengembalikan” modal selama menjadi anggota DPR. Syukur-syukur bisa untung. Hal itu bisa menjadi “modal” untuk nyalon kembali pada pemilu yang akan datang. Apa pun yang dapat menguntungkan, akan mereka lakukan. Akan mereka tempuh. Mereka tidak peduli dengan kecaman rakyat.

Rakyat Harus “Membalas”

Melihat kelakuan para wakil rakyat yang semakin jauh dari kepentingan rakyat, yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat, tampaknya rakyat sudah tidak berdaya. Tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan mereka atau minta pertanggungjawaban mereka baik kepada mereka pribadi maupun kepada parpol yang telah mencalonkan mereka. Rakyat hanya nrimo. Kedudukan rakyat sangat lemah. Karena anggota DPR, seperti yang diungkap oleh Adi Ekopriyono (Suara Merdeka, 13 April 2011) sangat digdaya. Sangat kuat. Wakil rakyat berhak menentukan gaji mereka sendiri, terserah pada keinginan mereka. Mereka berhak “menentukan” nasib rakyat yang mereka wakili. Mereka menentukan fasilitas negara untuk mereka tanpa ada yang mengusik.

Rakyat hanya melihat mereka dengan mengelus dada. Rakyat hanya menyesal karena dulu waktu pemilu memilih mereka. Mereka yang diangap dapat mewakili rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat, ternyata tidak. Mereka telah mengingari janji yang mereka ucapkan saat kampanye. Uang yang mereka berikan saat kampanye, yang besarnya tidak seberapa, ternyata membawa “petaka” di kemudian hari. Wakil rakyat yang dipilih saat di bilik suara yang hanya beberapa menit, ternyata mengakibatkan penyesalan yang panjang: selama lima tahun. Sungguh, rakyat harus membayar sangat mahal atas wakil rakyat yang telah dipilih.

Rakyat hanya diam. Rakyat hanya berharap, ada perubahan pola pikir dan tindakan para wakil rakyat. Kalaupun ada komponen rakyat yang memprotes kelakuakn wakil rakyat, sepertinya tidak ada artinya. Rakyat harus menunggu saat pemilu untuk memilih wakil rakyat. Pada saat itu, sebenarnya rakyat bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Rakyat memiliki pressure yang luar biasa. Rakyat memang punya kesempatan untuk “membalas” kelakuan para wakil rakyat. Dan balasan rakyat bisa lebih “kejam”. Rakyat tidak memilih kembali wakil rakyat yang telah mengecewakan rakyat, yang telah mengabaikan rakyat. Rakyat jangan terbius dengan janji-janji yang mereka lontarkan. Rakyat jangan tergiur dengan uang yang mereka sebar. Rakyat “boleh menerima uangnya, tapi tidak memilih orangnya”. Jika rakyat berani “membalas”, akan menjadi pelajaran bagi wakil rakyat di masa yang akan datang sehingga mereka benar-benar menjadi wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Mereka tidak akan berani mengecewakan rakyat. Rakyat akan benar-benar mereka perhatikan. Mereka akan berjuang mati-matian untuk rakyat yang telah memilih mereka.

Istilah Wakil Rakyat

Melihat wakil rakyat yang sangat digdaya, timbul pertanyaan, benarkah istilah wakil rakyat untuk mereka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, wakil rakyat adalah orang-orang yang duduk sebagai anggota badan perwakilan rakyat; utusan rakyat. Sebagai utusan, mestinya segala sesuatunya harus dikonsultasikan kepada yang mengutus. Sebagai wakil, mestinya, kekuasan dan kewenangannya tidak boleh melebihi dari yang diwakili. Contoh, wakil bupati, jelas kekuasaan dan kewenangannya nya tidak mungkin melebihi bupati. Keputusan apa pun yang diambil, harus sepengetahuan bupati. Tetapi, apa yang terjadi dengan wakil rakyat? Kekuasannya melebihi rakyat. Bahkan merekalah yang bisa membuat “hitam putih”-nya rakyat. Nasib rakyat ada di tangan yang mewakili. Mereka bisa mengatasnamakan rakyat untuk kepntingan mereka sendiri. Itu sangat tidak masuk akal. Sangat tragis dan ironis. Jadi, istilah wakil rakyat sudah saatnya ditinjau ulang. Perlu dicari istilah yang tepat untuk wakil rakyat. Bukankah selama ini kelakuan mereka tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat? ***

*) Drs. Widi Purwanto (Guru SMP Negeri 3 Punggelan, Banjarnegara 53462 Jateng, Anggota kelompok diskusi Gendhu-gendhu Rasa)

Alam Takambang Jadi Guru! Pepatah Minang itu telah menginspirasi dunia. Kita kembali diingatkan akan nilai kearifan lokal yang sudah lama dilupakan orang. Sudah terlalu lama kita silau dan terpukau oleh peradaban Barat yang konon identik dengan logika dan kecerdasan. Padahal, logika dan kecerdasan saja ternyata tidak cukup. Ada banyak fenomena hidup yang tidak bisa didekati dengan logika dan kecerdasan otak semata. Kehidupan manusia paripurna konon memiliki banyak dimensi. Selain akal, manusia juga memiliki emosi, naluri, dan nurani. Itulah sebabnya, dunia pendidikan kita idealnya tidak hanya didesain untuk mencetak generasi yang cerdas otaknya saja, tetapi juga cerdas emosi, cerdas nurani, cerdas sosial, dan cerdas spiritualnya.

Kecerdasan “paripurna” jelas tidak bisa diwujudkan hanya dengan mengunggulkan satu dimensi kecerdasan saja dengan mengabaikan dan menindas dimensi kecerdasan yang lain. Harmoni dan keseimbangan tetap perlu dijaga. Alam, sebagaimana tersirat di balik pepatah Minang itu, menyuguhkan berbagai model pembelajaran hidup yang berdimensi luas. Alam menginspirasi dan membangun kearifan hidup. Kematangan dan kedewasaan hidup juga bisa ditimba dari alam sebagai “kurikulum kehidupan” sejati. Alam telah menumbuhkan spirit dan etos kerja para ulama, kyai, cerdik pandai, atau ilmuwan sejati, untuk “memayu hayuning bawana” (bersahabat dengan alam untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan buat sesama).

Dalam konteks demikian, kita sungguh prihatin menyaksikan “perilaku politik” para petinggi dan kaum elite kita yang sudah abai terhadap makna luhur di balik pepatah Minang itu. Mereka sudah tak punya malu untuk “berselingkuh” dan –meminjam istilah sahabat saya, Gunawan Budi Susanto—“berpakta” dengan Iblis demi memuaskan nafsu kebuasan hatinya. Korupsi, manipulasi, persekongkolan jahat, dan berbagai ulah anomali sosial lainnya menggurita di dalam tubuh kekuasaan kaum elite kita.

Apakah ini pertanda bahwa mereka tidak lagi menjadi sosok yang memiliki kecerdasan “paripurna”? Bisakah dikatakan memiliki kecerdasan emosi kalau mengurus sepakbola saja harus mempertontonkan perbuatan “kanibal” di hadapan jutaan pasang mata rakyat? Haruskah dikatakan memiliki kecerdasan nurani kalau jelas-jelas ketahuan boroknya melakukan korupsi, tetapi masih saja bersilat lidah untuk mengelabui jutaan rakyat untuk menciptakan citra sebagai sosok yang bersih? Apakah kita mesti bilang orang-orang terhormat itu memiliki kecerdasan sosial kalau dinding hatinya sudah ditimbun keserakahan nafsu keduniawian sehingga tega menilap uang rakyat di tengah kemelaratan yang masih bersimaharajalela di negeri ini? Siapa yang bisa bilang mereka yang suka mengatasnamakan rakyat itu memiliki kecerdasan spiritual kalau terus-terusan “berselingkuh” dan “berpakta” dengan setan, sosok yang seharusnya dijadikan “musuh” yang nyata bagi manusia, untuk memanjakan ambisi dan naluri purbanya?

Sungguh, kita mungkin perlu banyak belajar tentang nilai kejujuran, kesederhanan, dan persaudaraan ala masyarakat Samin yang begitu dekat dengan alam sehingga pantang menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan dan merusak alam seisinya. “Aja drengki srei, tukar padu, dahwen pati open, kemeren, aja ngutil jumput, mbedhog, colong jupuk” (jangan iri hati, dengki, bertengkar, jangan mencuri, mencopet, merampok) menjadi nilai keseharian yang kuyup dalam komunitas mereka. Kaum Samin telah menjadikan alam sebagai bagian dari “kurikulum kehidupan” yang sesungguhnya sehingga mampu menciptakan harmoni dan kerukunan hidup sejati. Logika dan kecerdasan otaknya memang tak setajam mereka yang suka berbusa-busa mengumbar janji di atas mimbar kampanye dan bermain retorika untuk memutarbalikkan fakta, tetapi kaum Samin jauh lebih beradab karena kecerdasan emosi dan hati nurani masih menjadi miliknya.

Atau, jangan-jangan mereka berdalih, hilangnya kecerdasan “paripurna” itu lantaran alam tak lagi bisa dijadikan sebagai “guru sejati” akibat rusaknya lingkungan hidup yang sudah berada di titik nazir? Entahlah! ***

Audiensi berlangsung sangat singkat, sekitar satu jam saja: dimulai pukul 16:00 dan berakhir pukul 17:00. Walaupun berlangsung singkat, audiensi itu cukup mengesankan bagi saya, yang notabene dalam Agupena hanya sekedar “anggota jawilan”.

Pada awalnya, Pak Deni memberitahu saya lewat message di facebook, bahwa Agupena akan beraudiensi dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta. Saya diminta untuk ikut, dengan catatan membawa proposal kegiatan, yang nantinya akan diserahkan kepada Bapak Fasli Jalal. Saya menyanggupi, dan lalu menyiapkan sebuah proposal membangun budaya baca-tulis di lingkungan sekolah menengah.

Orang udik (Semarang) pergi ke Jakarta, mau menghadap orang besar, tentunya saya mempunyai gambaran yang serba “menyenangkan” sebelumnya. Tetapi ketika di Jakarta, saya sempat dibuat stress berat mengikuti perjalanan di tengah kota Jakarta. Bayangkan, dari Rawamangun ke Jalan Jenderal Sudirman, yang jaraknya tidak lebih dari 15 km, menghabiskan waktu dua jam lebih. Jadwal audiensi pukul 16:00, dan saya sudah berangkat dari Rawamangun pukul 13:30. Walaupun sudah memilih lewat jalan tol, yang katanya jalan bebas hambatan (?) ternyata di sana malah macetnya minta ampun. Mobil merayap, tiap meter berhenti. Saya sudah stress berat, sehingga ketika sampai Jalan Jenderal Sudirman, saya langsung turun dari mobil dan berlari menuju Kantor Kemendiknas. Alhamdulillah, sampai di depan ruang Bapak Wakil Menteri tepat pukul 15:30. Di sana sudah menunggu Pak Deni dengan beberapa teman dari daerah lain.

Audiensi sore itu diikuti oleh sekitar dua puluh orang. Mereka datang dari: Agupena Pusat (Ketua Umum: Bapak Naijan, dkk), Agupena DKI Jakarta, Agupena Banten, Agupena Jawa Barat, Agupena Jawa Tengah, Agupena Jawa Timur, dan beberapa lagi dari luar Jawa, yang saya tidak ingat lagi karena lupa mencatat (hehehe..)

Satu hal yang menjadi catatan saya dalam audiensi itu adalah: Bapak Fasli Jalal orangnya sangat ramah, sederhana, dan penuh perhatian kepada orang lain. Setelah semua orang diberi kesempatan bicara (usul), termasuk saya juga bicara, walau cuma beberapa menit, beliau kemudian memberikan tanggapan atas semua usulan, dengan gambaran pemahaman secara komprehensif atas semua usul yang disampaikan.

Akhirnya, pembicaraan audiensi itu mengerucut pada satu proposal yang diajukan Agupena Pusat, yaitu mengadakan Lomba Penulisan Artikel Ilmiah untuk para guru, dengan hadiah-hadiah cukup menarik, dalam rangka ikut memeriahkan Hari Pendidikan Nasional, pada bulan Mei 2011 nanti.

Agupena Organisasi Profesional
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Fasli Jalal juga menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai eksistensi Agupena sebagai organisasi profesi. Beliau menekankan bahwa Agupena harus mampu tumbuh dan berkembang menjadi organisasi guru penulis yang benar-benar profesional. Maksud profesional, kata beliau, Agupena harus mampu hidup mandiri, tidak bergantung pada institusi mana pun (termasuk Kemendiknas). Untuk itu, semua anggota perlu mambangun komitmen yang kuat, menjaga konsistensi, agar Agupena tetap menjadi organisasi yang solid.

Bahkan beliau mengatakan, keberadaan beliau dalam organisasi ini, lebih banyak didasari oleh kepentingan pribadi, bukan karena posisi (jabatan) sebagai Wakil Menteri. Oleh karena itu, dalam memberikan sumbang peran kepada Agupena, beliau juga mengambil jarak dari sisi posisi struktural itu. Hal ini beliau tegaskan ketika ada anggota yang mengusulkan adanya semacam “kebijakan” untuk mendekatkan Agupena dengan institusi Kementerian Diknas yang ada di daerah, seperti LPMP.

Saya kira, statement beliau sangat tepat. Agupena memang harus hidup, tumbuh, dan berkembang dengan mengandalkan potensinya sendiri. Justru dari kemampuan untuk survive itu, Agupena akan teruji, benar-benar mampu tumbuh, berkembang, dan bahkan lalu berbuah, kemudian beranak pinak membangun rumpun yang terus melebar, atau sebaliknya: tumbuh kerdil, kering, lalu layu, dan mati.

Saya yakin, dengan semangat anggota yang demikian menggejolak, Agupena akan mampu tumbuh dan terus berkembang serta berbuah untuk ikut mewarnai dunia pendidikan Indonesia semakin cerah ceria.

Agupena harus bangga punya Bapak Fasli Jalal, bapak yang tidak memanjakan anak, melainkan mengajak anak berpikir untuk terus kreatif.

Belakangan ini, mata telanjang kita “dipaksa” untuk menyaksikan berbagai adegan tragis di atas panggung sosial-politik negeri ini. Berbagai perilaku anomali berbau fasis seolah-olah telah menjadi bagian dari karakter para pemeran berjubah yang menampilkan wajah-wajah palsu. Orkestra pengiringnya pun bernada getir dan perih. Tentu saja, situasi panggung semacam itu menimbulkan beragam respon dari penonton yang memiliki karakter beragam pula. Ada yang puas dan tepuk tangan, ada juga yang mengernyitkan dahi, mengelus dada, bahkan tak sedikit yang garang berteriak.

Serentetan adegan dan peristiwa yang sarat anomali itu menemukan klimaksnya ketika terjadi ontran-ontran hukum yang mengabaikan rasa keadilan. Rakyat yang geram dan marah terhadap praktik hukum yang amburadul menumpahkan kegelisahannya melalui “parlemen online” dan “parlemen jalanan” sebagai protes terhadap aparat penegak hukum yang dinilai mulai kehilangan kearifan dan ketidakberdayaan para wakil rakyat dalam menyuarakan rasa keadilan. Upaya kriminalisasi dua petinggi KPK – Bibit-Candra– yang konon dikenal “galak” dalam memburu para koruptor hingga melahirkan idiom “Cicak vs Buaya”, marginalisasi Bu Prita Mulyasari, atau proses dehumanisasi rakyat kecil yang tak berdaya dalam melawan orang-orang berkantong tebal di depan hukum, hanyalah beberapa contoh kasus yang benar-benar mengusik rasa keadilan. Belum lagi kasus “Bank Century” yang kini masih menjadi tanda tanya besar.

Yang tak kalah tragis tentu praktik politik dan demokrasi yang menampilkan wajah homo homini lupus. Mereka menjadi serigala yang tega memangsa sesamanya. Kecerdasan dan tingginya pengetahuan bukan dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, melainkan justru untuk melestarikan dan mengembangkan suasana fasis yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Etika dan fatsun politik telah berubah menjadi retorika dan slogan belaka. Yang menang selalu menepuk dada dan tampil sebagai Goliath, sedangkan yang kalah diposisikan sebagai David dan pecundang. Mungkin ada benarnya kalau Michel Focault bilang bahwa pengetahuan yang jatuh di tangan penguasa lalim dan tak berperasaan, akan menjadi mesin pembunuh yang mematikan.

Pertanyaannya sekarang, siapa sesungguhnya yang menjadi penulis skenario dan sutradara di balik pementasan yang getir dan perih itu?

Dalam pandangan awam saya, situasi yang sarat anomali semacam itu tak lepas dari warisan dan gaya kepemimpinan rezim Orde Baru yang cuek dan abai terhadap persoalan-persoalan kebudayaan dalam dinamika pembangunan berbangsa dan bernegara. Dengan dalih demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, pendidikan kemanusiaan –sebagai bagian penting dalam sebuah kebudayaan–perlahan-lahan digusur, untuk selanjutnya dikubur tanpa nisan dalam ranah pendidikan kita.

Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiaan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bercorak materialistis, ekonomis, dan teknokratis; kering dari sentuhan nilai moral, kemanusiaan, dan kemuliaan budi. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati nurani, emosi, dan spiritual. Imbasnya, apresiasi keluaran pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran dan kemuliaan budi jadi nihil. Mereka jadi kehilangan kepekaan nurani, cenderung bar-bar anarkhis, besar kepala, dan mau menang sendiri.

Iklim pendidikan kita yang kering dari sentuhan nilai kemanusiaan semacam itu, disadari atau tidak, telah melahirkan manusia-manusia berkarakter hedonis, penjilat, hipokrit, arogan, dan miskin kearifan. Tak berlebihan kalau (alm.) Rama Mangunwijaya dengan nada sinis pernah menyatakan bahwa angkatan sekarang mengalami kemunduran yang sangat parah dalam pendidikan berpikir nalar eksploratif dan kreatif, sehingga menumbuhkan kultur pikir dan cita rasa yang sempit dan dangkal yang memperlambat pendewasaan diri. Padahal, idealnya, rasionalitas harus dikemudikan ke tingkat yang lebih komprehensif, yakni kearifan. Kearifan pun harus memiliki dimensi rasionalitas yang tinggi. Emosi, perasaan, atau pandangan subjektif dalam diri manusia, tegas Rama Mangun, dapat diibaratkan seperti energi yang memberi daya gerak kepada karya manusia. Sedangkan rasio atau nalar ibarat kemudia atau setir, sedangkan kearifan adalah nahkodanya.

Puncak degradasi kebudayaan pun terjadi ketika menjelang “lengser keprabon”, Soeharto sebagai penguasa Orba membuat manuver dengan “menceraikan” kebudayaan dari dunia pendidikan. Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya pun terbentuk. Praktis, dunia pendidikan yang sejatinya tak bisa dipisahkan dari ranah pendidikan pun resmi bercerai dengan kebudayaan. Oleh penguasa, budaya tidak lagi dipahami sebagai sebuah entitas pencarian nilai-nilai kedalaman dan kesejatian hidup, tetapi lebih diorientasikan bagaimana agar kita bisa hidup dari sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, bangsa kita tidak berupaya untuk “menghidupi” kebudayaan, tetapi justru bagaimana caranya agar kita bisa “hidup” dari kebudayaan itu. Maka, lahirlah produk-produk budaya kemasan baru yang semata-mata dimanfaatkan untuk mendongkrak devisa negara; bukan untuk meninggikan harkat dan kemuliaan sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya.

Ketika reformasi bergulir, banyak kalangan berharap agar kebudayaan kembali rujuk dengan pendidikan. Setidak-tidaknya, ada upaya serius untuk mengembalikan kebudayaan sebagai pilar peradaban yang akan mengawal setiap dinamika dan gerak pembangunan, tanpa mengabaikan dunia pariwisata yang memang diperlukan untuk menaikkan posisi tawar bangsa kita di kancah global. Namun, agaknya pemerintah pasca-reformasi pun cenderung memandang kebudayaan dari sisi ekonomi alias kebudayaan material an-sich yang ingin menjadikan budaya sebagai salah satu “ikon” pariwisata yang bisa mengalirkan devisa. Akibatnya, dunia pendidikan pun berkembang tanpa sentuhan nilai-nilai budaya yang amat diperlukan dalam membangun peradaban yang lebih terhormat dan beradab.

Dalam konteks demikian, dibutuhkan upaya serius untuk membenahi dunia pendidikan yang dinilai sudah sarat dengan proses pembusukan akibat kebijakan dan sistem yang salah urus dengan menggunakan pendekatan kultural yang utuh dan komprehensif. Itulah yang selalu kita tunggu! ***

PELAKSANAAN Pilkada Kabupaten Semarang tinggal menunggu hasil akhirnya. Siapapun yang memenangi pertarungan itu, wajib didukung oleh masyarakat. Yang lebih penting, pengemban amanat tersebut dapat mewujudkan janjinya saat kampanye.

Rakyat sudah jenuh dengan janji-janji retorika belaka sehingga lebih mendambakan kondisi kondusif. Yang terpenting bagi mereka adalah asap dapur tiap hari bisa mengepul mengingat tingginya angka kemiskinan di daerah itu yang mencapai 30%.

Mereka lebih butuh ditegakkannya keadilan dan dibudayakannya keterbukaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sangat ironi jika ada rakyat di kabupaten itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan mengingat wilayah tersebut kaya akan potensi sumber daya alam, ditambah lagi banyaknya industri, termasuk objek wisata dan hasil pertanian.

Melihat potensi daerah itu, sejatinya memungkinkan terselenggaranya pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan atas (SMA). Di sisi lain mereka yang berpenghasilan menengah ke atas sewajarnya memberikan subsidi silang untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan.

Mencermati fenomena itu, penulis memaparkan problematika dari sudut pandang seorang pendidik, Komite Sekolah, sekaligus sebagai warga. Terkait dengan pendidikan, pada tahun kedua pelaksanaan pendidikan dasar gratis, orang tua yang mempunyai anak usia SD-SMP/MTs merasakan manfaatnya karena tidak membayar uang sekolah bulanan. Dana itu sudah digantikan oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
Tahun pelajaran 2009/2010, ada sekolah negeri menarik dana dari wali murid yang disebut sumbangan pengembangan institusi (SPI) tapi tidak dikembalikan dengan dalih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, semisal membeli komputer. Tapi ada yang konsekuen tidak menarik SPI.

Berkaca pada fakta itu, kita perlu  merefleksi kembali plus- minusnya. Kewajiban membayar SPI selama ini dinilai sangat memberatkan warga kendati dana tersebut sangat diperlukan institusi sekolah. Pada 2009-2010 SPI diberikan oleh pemerintah secara acak, dalam arti tidak merata dan tidak ajek. Semestinya pemkab mengalokasikan tiap tahun dengan jumlah memadai untuk masing-masing sekolah agar ada peningkatan kualitas pembelajaran.
Padat Merayap Skala prioritas berikutnya yang mendesak ditangani oleh bupati dan wakil bupati, karena menyangkut citra daerah, adalah mengurai fenomena Ambarawa padat merayap. Pengguna jalan, utamanya pengemudi kendaraan roda empat atau lebih, yang biasa melintasi Kecamatan Ambarawa pasti hapal simpul kemacetan di depan Pasar Projo.

Berbagai cara pernah dicoba diterapkan untuk mengurai kemacetan itu, termasuk mengoptimalkan jalan alternatif, tapi hasilnya belum maksimal. Instansi yang berkompeten, seperti Satlantas atau Dishub sudah mencoba mengatasi persoalan itu tapi belum berhasil. Budaya disiplin tampaknya perlu ditumbuhkan sejak dini.

Kemacetan tidak hanya di Ambarawa. Jika kita berkendara dari arah Semarang ke arah Solo/ Yogya, mulai Taman Unyil Ungaran kita sudah merasakan kemacetan. Ditambah lagi bila kita melewati jalan di depan Pasar Bandarjo, Babadan, Karangjati, dan industri besar, utamanya saat jam pulang- karyawannya.

Untuk masa mendatang, setelah tol Semarang-Solo jadi, problem kemacetan di jalan utama pusat kecamatan-kecamatan itu kemungkinan berkurang. Namun hal itu belum menjamin seiring dengan peningkatan kepemilikan kendaraan. Pemkab perlu lebih tegas lagi mengatur arus lalu lintas bila ingin memecahkan kesemrawutan itu.

Alternatif lain memfungsikan jalan lingkar dari Bawen menuju Desa Ngampin, serta membuka akses sekaligus memperlebar dan mengaspal Jalan Yos Sudarso, yang juga  penghubung Desa Ngrengas, menuju Desa Glodokan, Harjosari (industri Apac Inti Corpora).

Setelah tol Semarang-Solo dioperasikan, perlu dipikirkan bagaimana mengintegrasikan dinamika di daerah itu dengan wilayah sekitarnya. Jadi, peningkatan kesejahteraan tetap menjadi prioritas. Keberadaan jalan tol itu justru diharapkan bisa menjadi katalisator percepatan pembangunan di Kabupaten Semarang, dan keterlibatan warga bukan  hanya sebagai objek melainkan subjek. ***

Dimuat di Wacana Suara Merdeka, 3 Agustus 2010

Menulis buku dapat didahului oleh membaca pangsa pasar. Jenis buku apa yang dibutuhkan para pembaca? Caranya, perhatikan buku-buku best seller. Indikator itu dapat Anda gunakan.

Selanjutnya, rumuskanlah mind set atau kerangka pikir. Rumuskanlah kerangka buku. Sebagai pembanding, perhatikan mind set naskah buku saya berjudul Menjadi Cerpenis. Buku saya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Bagian awal berisi judul, dedikasi, prakata, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi berisi mengenal cerpen, mengarang cerpen, unsure pembangun cerpen, majas, membangun konflik, tips mengarang cerpen, lomba mengarang cerpen, dan cerpen-cerpen berkualitas. Bagian akhir berisi daftar pustaka, deskripsi singkat buku, dan biografi penulis.

Jika mind set telah tersusun, carilah bahan atau referensi berdasarkan bagian di atas. Pilah-pilah bahan itu menjadi folder atau file tersendiri. Namailah setiap file itu agar mudah dicari.

Jika 50% bahan sudah terkumpul, silakan naskah buku mulai ditulis. Anda dapat memulainya dari bagian yang Anda anggap mudah. Namun, perhatikan peruntukan naskah buku Anda itu. Sesuaikanlah dengan tingkat kebahasaan pembaca. Rerata kegagalan disebabkan ketidaksesuaian bahasa dengan pembaca.

Teruslah menulis dengan tekun. Ingat, menjadi penulis hanya bermodal tekun. Punyailah semangat: 1 hari 1 halaman. Itu berarti 1 bulan = 30 halaman. Jika itu dipandang belum cukup, naikkn frekuensi target 1 hari 2 halaman. Itu berarti 1 bulan = 60 halaman. Maka, selesailah naskah buku Anda. Selamat…..!

ika naskah sudah terselesaikan, cetaklah dalam bentuk print out. Cobalah Anda baca secara berulang. Suntinglah buku Anda dengan kemampuan bahasa Anda. Gunakan pensil atau bolpoin merah untuk menandai bagian yang salah. Maka, diperolehkan naskah buku berkualitas. Setidaknya menurut Anda. Selamat……!

Cetak lagi naskah hasil suntingan itu. Cobalah Anda meminta rekan atau sahabat lain untuk membaca naskah buku Anda itu. Terimalah semua kritikan dengan sikap reseptif dan positif. Lalu, salinlah atau copy-lah file Anda untuk membedakan hasil suntingan teman dengan suntingan Anda. Perbaikilah naskah Anda berdasarkan kritikan teman. Wah, Anda sudah mempunyai calon pembaca. Selamat……!

Kini, naskah buku berkualitas sudah berada di tangan Anda. Cobalah Anda bersosialisasi dengan penerbit. Carilah informasi alamat penerbit di mbah Google. Ketik saja IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Lalu, hubungi penerbit. Sampaikan bahwa Anda mempunyai naskah buku yang sangat baik. Pamerkan keistimewaan naskah buku Anda. Terangkan kelebihan-kelebihannya. Usahakan agar penerbit langsung percaya. Biasanya, penerbit akan langsung menghubungi Anda. Wah, selamat ya….!

Jika penerbit sudah menghubungi Anda, silakan Anda bernegosiasi. Ingat, berikanlah naskah buku berbentuk hardcopy. Hendaknya dijaga softcopy naskah buku Anda. Berikanlah hanya print out-nya dahulu.
Jika naskah sudah lolos kualifikasi, biasanya penerbit akan mengajukan dua opsi atau pilihan: beli putus atau royalty. Beli putus berarti hak ekonomi dan cipta telah berpindah tangan dengan harga kesepakatan. Namun, nama Anda tetap tertulis dalam buku itu. Royalty berarti buku Anda akan dibayar berdasarkan laporan penjualan. Semoga laris dan jadi best seller. Nah, kini Anda sudah menjadi penulis buku. Ingat, keberhasilan Anda karena bantuan banyak pihak. Karena itu, jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Terlebih, berbagi dengan penulis artikel ini. He…he…he…..! (www.gurumenulisbuku.blogspot.com)

Integritas adalah sikap konsisten terhadap apa yang diucap dengan apa yang diperbuat. Ia bisa berarti satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Kalau di atas mimbar dia berpidato, mari kencangkan ikat pinggang, mari hidup sederhana, mari berantas korupsi, maka dalam perilaku keseharian pun dia akan benar-benar mengencangkan ikat pinggang, hidup sederhana, tidak korupsi.

Berlawanan dengan integritas adalah hipokrit. Perilaku yang tidak konsisten antara yang diucap dengan yang diperbuat. Mulut berbusa mengatakan kencangkan ikat pinggang, hidup sederhana, anti korupsi, tetapi sehari-hari terlihat perutnya buncit kebanyakan makan, ke mana-mana naik mobil mewah, dengan pengusaha kerjanya berkolusi. Manusia-manusia semacam inilah yang sekarang ini justru makin banyak jumlahnya di negeri ini.

Integritas berbeda dengan jujur. Dalam integritas otomatis terkandung makna jujur. Artinya, orang yang memiliki integritas sudah pasti orang yang jujur, karena cenderung mengatakan hal-hal positif untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebaliknya, orang yang jujur belum tentu memiliki integritas, karena jujur lebih mengarah pada apa yang diperbuat itulah yang diucap. Dengan demikian, dalam kejujuran masih terdapat ruang untuk mengatakan hal-hal yang negatif bila yang diperbuatnya adalah hal-hal yang negatif. Dari perbandingan ini, kita boleh berkesimpulan bahwa integritas memiliki nilai lebih dibanding kejujuran. Orang dituntut membangun sikap berintegritas daripada berkejujuran.

Mengapa demikian? Integritas hanya dapat diperoleh dengan membangun komitmen pribadi yang sangat kuat. Perlu konsistensi pola pikir dan pola sikap karena keduanya harus selalu berada dalam ukuran nilai yang jelas dan positif. Sedang jujur, terkadang perlu pemaksaan untuk mengakuinya. Seorang penjahat perlu disiksa sampai babak belur dulu sebelum berkata jujur.

Kembali kepada kritik untuk bangsa Indonesia tercinta, ternyata membangun integritas bangsa itu perlu keberanian untuk mulai: Kalau polisi bilang mari berantas kejahatan, bila ada polisi yang jahat, ya harus ditebas. Kalau jaksa dan hakim bilang mari tegakkan keadilan, bila ada jaksa dan hakim yang tidak adil, ya harus dicungkil. Kalau presiden bilang mari berantas korupsi, ya dia sendiri yang akan usut siapa saja yang terindikasi. Berani begitu?

Tapi bagaimana yang sesungguhnya?
Kita sering lupa bahwa tiap hal itu punya dua sisi. Roma memang bisa menjadi tujuan, tapi bisa pula berubah menjadi persoalan. Sama kayak “cinta”lah. Banyak yang mengatakan cinta itu indah. Tapi berapa banyak yang menderita karenanya?

Lalu?
Ketika Roma dirasakan tak nyaman lagi atau bahkan sudah mengancam kita, ya cari ajah jalan keluarnya. Secara metalogika, jumlah jalan menuju Roma sama banyaknya dengan jalan untuk keluar dari Roma.

Maka dari itu, kita tak boleh terpaku hanya mencari jalan menuju Roma saja tapi harus pandai juga mencari jalan untuk keluar meninggalkan Roma. Roma tak sempurna. Sekali2 harus kita tinggalkan. Banyak jalan keluar Roma.

Bukan bermaksud merusak peribahasa yang sudah ada, bukan bermaksud mengganti sesuatu yang sudah membumi. Ini hanya belajar bagaimana kita melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, sisi yang anti biasa.

Minggu, 4 Juli 2010, yang lalu, bertempat di SMP 7 Semarang, Agupena Jawa Tengah menggelar Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) untuk merespon keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Agupena Pusat yang telah berlangsung di Tangerang, 25-26 Juni 2010. Salah satu keputusan Munaslub Agupena adalah perlunya penyegaran kepengurusan organisasi di tingkat wilayah setelah reorganisasi Agupena Pusat berlangsung pasca-mendiang Achjar Chalil. Penyegaran kepengurusan di tingkat wilayah, berdasarkan rekomendasi Munaslub, dipandang penting, sebab beberapa pengurus ditarik ke pusat untuk memperkuat barisan organisasi. Agupena Jawa Tengah, misalnya, Pak Deni Kurniawan (Ketua) didaulat menjadi Sekretaris Umum, sedangkan saya sendiri (Wakil Ketua) diberi amanah untuk membidangi Pengembangan Profesi.

Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan yang bisa berimbas terhadap keberpihakan primordial, maka pengurus wilayah yang ditarik ke pusat perlu menanggalkan “kursi” lamanya. Mereka diharapkan bisa fokus dan eksis berkiprah secara utuh dan total di pusat. Dengan demikian, Agupena Jawa Tengah perlu segera memilih pengurus baru untuk memperlancar roda organisasi. Itulah agenda utama yang dibahas dalam Muswilub yang dihadiri sekitar 13 pengurus itu. Namun, sebagian besar peserta yang hadir berpandangan lain. Pak Wahono, misalnya, berpendapat bahwa dalam AD/ART hasil Munaslub, tidak ada ketentuan seorang pengurus dilarang merangkap jabatan. Ini artinya, Pak Deni dan Pak Sawali, lanjut Wakil Bendahara Agupena Jateng yang juga Kepala SMP 4 Geyer-Grobogan itu, tak harus meninggalkan Agupena Jateng, meski ditarik ke pusat. Tenaga dan pikiran Pak Deni, tegas Pak Wahono, masih dibutuhkan untuk membesarkan Agupena Jawa Tengah yang baru berumur sekitar satu tahun. Selain itu, Muswilub dinilai tidak memenuhi qourum, sehingga tidak sah apabila akan mengambil keputusan penting berkaitan dengan pergantian pengurus.

Gayung pun bersambut. Pendapat Pak Wahono dengan serta-merta diamini oleh para peserta Muswilub. Namun, agaknya Pak Deni masih belum bisa memutuskan. Pak Deni bersikukuh agar terjadi pergantian kepengurusan. Rekomendasi Munaslub, menurut Pak Deni, meski tidak tertulis, perlu dipertimbangkan. Lantaran agak “deadlock”, saya mengusulkan agar keputusan apa pun yang dihasilkan oleh Muswilub agar disampaikan kepada pengurus pusat, baik lisan maupun tertulis. Intinya, Agupena Jateng tidak keberatan kalau Pak Deni ditarik ke pusat, tetapi mohon kebijakan agar Pak Deni tidak meninggalkan Agupena Jateng, paling tidak sampai 35 Agupena Cabang di Jateng terbentuk. Pembina Agupena Jateng, Pak Warjito Suharso, yang saat itu hadir juga memiliki pertimbangan yang sama. “Vox pupuli vox dai,” begitu tegas widyaiswara Prov. Jateng itu. Walhasil, usulan itu pun disetujui. Atas nama Agupena Jateng, Pak Wahono diminta untuk menyampaikan kesepakatan Muswilub itu kepada Pak Naijan (Ketua Umum Pusat). Alhamdulillah, dengan berbagai pertimbangan, Pak Naijan pun berkenan menerima keputusan Muswilub.

Selain membahas agenda kepengurusan Agupena Jateng, Muswilub juga membahas beberapa agenda, di antaranya: (1) merespon kemungkinan kerjasama antara Agupena Jateng dan pengelola majalah “Merah Putih” dan (2) Lomba penulisan cerpen yang diagendakan oleh Divisi Penulisan Fiksi. Berkaitan dengan penerbitan media, peserta Muswilub menghendaki agar Agupena Jateng memiliki majalah dan jurnal sendiri sebagai wadah sosialisasi dan informasi tentang Agupena kepada komunitas guru di Jateng. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Warjito Suharso selaku Pembina Agupena Jateng bahwa Agupena Jateng perlu merintis usaha penerbitan secara mandiri. Sedangkan, tentang lomba penulisan cerpen untuk guru yang diagendakan oleh Divisi Penulisan Fiksi, para peserta Muswilub memberikan dukungan sepenuhnya. Bahkan, saya sendiri juga mengusulkan agar ditambah dengan lomba penulisan puisi. Pada saat pengumuman, para peserta diundang untuk menghadiri workshop penulisan fiksi dengan narasumber dari luar Agupena Jawa Tengah. Dengan cara demikian, kreativitas penulisan fiksi di kalangan guru makin terasah dan teruji.

Itulah beberapa agenda penting yang dibahas dalam Muswilub Agupena Jateng. Sebagai organisasi profesi yang baru “seumur jagung”, Agupena memang belum banyak berkiprah dalam berperan serta memberdayakan guru di bidang kepenulisan. Masih banyak tantangan yang mesti dihadapi. Selain tantangan internal yang berkaitan dengan koordinasi dan konsolidasi organisasi, Agupena juga menghadapi tantangan eskternal yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak lain dan upaya penggalian dana untuk menjalankan roda organisasi.

Dengan dukungan berbagai pihak, semoga pada masa-masa mendatang, Agupena bisa lebih banyak berbuat dan berkiprah dalam memberdayakan rekan-rekan sejawat di bidang kepenulisan, sehingga dunia pendidikan kita bisa maju dan berkembang lebih dinamis. Salam Agupena! ***