Bangsa yang maju tidak bisa lepas dari peran guru. Gurulah yang menjadikan suatu bangsa menjadi cerdas dan maju. Malah ada yang menyatakan, kemajuan suatu bangsa dan negara dapat di ukur dari kemajuan dan mutu pendidikannya. Bangsa yang maju biasanya pendidikannya juga maju. Atau frase itu di balik, pendidikan yang maju menjadikan bangsanya maju.

Anak bangsa yang cerdas dan maju biasanya menempuh proses belajar melalui bangku sekolah. Di sekolah siswa belajar dan guru mengajar. Guru di sekolah menggantikan posisi orang tua siswa di tengah keluarganya. Guru sebagai orang tua atau wali murid di dalam kelas, yang bertanggung jawab mendewasakan anak demi kebermaknaan masa depannya. Maka tidak berlebihan jika guru dikatakan sebagai wali bangsa di dalam kehidupan, dan bertanggung jawab maju dan tidaknya suatu bangsa dan negara. Gurulah yang melahirkan orang-orang bijak dalam pemerintahan yang berkuasa.

Sungguh penting peran guru dalam kehidupan keluarga bangsa dan negara ini. Meskipun demikian, pentingnya peran guru dalam kehidupan ini, namun masih banyak kita jumpai praktik –praktik pengabaian hak-hak guru.

Janji pemerintah akan memberikan tunjangan sebesar Rp 3 juta per tahun atau RP 250.000/ bulan, tampaknya belum bisa segera dinikmati oleh para guru hingga kini. Alasannya dari tiap-tiap daerah bisa berbeda-beda. Tetapi pada umumnya, keterlambatan tambahan gaji sampai di tangan guru itu karena soal administrasi yang belum beres. Pada hal uang anggaran dari pemerintah pusat sudah ditranfers ke taip-tiap daerah.

Belum cairnya dana tunjangan profesi guru ini, menurut Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo, disebabkan banyaknya daerah yang mengabaikan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 117 dan 119 Tahun 2010. Padahal, peraturan menteri tersebut telah jelas mengatur pencairan dana tunjangan tersebut.

Banyak daerah yang mengabaikan permenkeu. Hal itu sungguh kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta, dana tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu per bulan belum diberikan sejak Januari 2009. Padahal, dana sudah dikirim ke daerah. Ironisnya, dana tersebut semestinya sudah diterimakan sejak Januari lalu.

Sulistyo berpendapat dana tersebut ‘nyangkut’ di kabupaten/kota, kecuali di DKI Jakarta, yang ‘nyangkut’ di provinsi. Hak-hak guru tetap saja masih diabaikan.

Padahal permenkeunya tersebut juga sudah tidak tepat. Pasalnya, tunjangan profesi guru mestinya diterimakan setiap bulan, bukan enam bulan. Namun, yang enam bulan sekali itu pun juga tidak bisa tepat waktu. Ini sangat memprihatinkan.

Hal yang sama disampaikanFasli Jalal ; bahwa uang tunjangan profesi guru sudah masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) daerah pada Januari 2010. Sedangkan tunjangan fungsional guru nonPNS (swasta) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Akan tetapi, jika tiap daerah punya kebijakan sendiri, besarnya insentif guru terserah daerah.
Karena tunjangan profesi guru akan dibayar ke daerah, kementerian keuangan ingin save. Mereka ingin verifikasi data guru bersertifikat terlebih dulu, jangan sampai ada guru yang haknya tidak dibayar.
Keterlambatan pembeyaran tambahan gaji guru itu terjadi di berbagai daerah, dan hampir semua daerah terlambat memberikan tambahan gaji guru itu.

Sikap dan keterlambatan pemerintah daerah terhadap pembayaran tambahan gaji guru itu, mengindikasikan, bahwa hak guru hingga kini masih banyak diabaikan. Hal ini sangat bertentangan dengan substansi dari UU Guru dan Dosen dan PP tentang sertifikasi guru.

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Mendiknas dalam Konggres Guru Indonesia 2010 di Jakarta, bahwa untuk mencapai pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau, pemerintah melakukan reformasi di bidang pendidikan. Ada empat langkah reformasi yang ditempuh pemerintah, yakni reformasi birokrasi, pemuliaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pemenuhan sarana dan prasarana, dan reformasi sistem pembelajaran.

Dengan adanya reformasi birokrasi dan struktur Kemdiknas yang baru, maka pemuliaan guru akan lebih meningkat. Kebijakan ini, kata Mendiknas, bukan untuk menjadikan guru terkotak-kotak, tetapi semata-mata supaya lebih fokus. Garansinya saya sampaikan di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak guru, Pemerintah tidak mungkin mengabaikan peran, nasib, dan kesejahteraan guru.

Meskipun pernyataan menteri atas keterpihakannya pada guru, tetapi kenyataannya masih susah praktik sinkronisasi antara Undang-Undang, Peraturan, ucapan dan janji-janji pejabat dengan yang terjadi di lapangan. Nampaknya bangsa kita ini masih kesulitan
mengimplementasikan niat baik kedalam perbuatan baik. Masih susah berbuat baik di negeri ini. Praktik ‘pengingkaran’ masih kuat mewarnai dalam kehidupan bangsa kita. Nasib dan hak-hak guru masing sering terabaikan. Sebagian bangsa kita ini masih terdapat penganut madzab munafiqiyah, yang sering mengkibiri hak-hak guru.

Sikap inikah yang menjadikan penyebab bangsa ini belum mencapai kemajuan, dan kemakmuran yang berkeadilan?

Kita semua, bangsa Indonesia, tentu saja tidak ingin menjadi Si Malim Kundang, yang durhaga kepada wali bangsanya sendiri, guru yang melahirkan dan membimbing bangsa ini. Hanya bangsa yang besarlah yang mau bersyukur dan menghargai jasa para pahlawannya, termasuk kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.
***

Cawas, 26 Agustus 2010

Penulis, guru SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Kab. Sukoharjo, tinggal di Klaten, Anggota AGUPENA Jawa Tengah

PELAKSANAAN Pilkada Kabupaten Semarang tinggal menunggu hasil akhirnya. Siapapun yang memenangi pertarungan itu, wajib didukung oleh masyarakat. Yang lebih penting, pengemban amanat tersebut dapat mewujudkan janjinya saat kampanye.

Rakyat sudah jenuh dengan janji-janji retorika belaka sehingga lebih mendambakan kondisi kondusif. Yang terpenting bagi mereka adalah asap dapur tiap hari bisa mengepul mengingat tingginya angka kemiskinan di daerah itu yang mencapai 30%.

Mereka lebih butuh ditegakkannya keadilan dan dibudayakannya keterbukaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sangat ironi jika ada rakyat di kabupaten itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan mengingat wilayah tersebut kaya akan potensi sumber daya alam, ditambah lagi banyaknya industri, termasuk objek wisata dan hasil pertanian.

Melihat potensi daerah itu, sejatinya memungkinkan terselenggaranya pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan atas (SMA). Di sisi lain mereka yang berpenghasilan menengah ke atas sewajarnya memberikan subsidi silang untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan.

Mencermati fenomena itu, penulis memaparkan problematika dari sudut pandang seorang pendidik, Komite Sekolah, sekaligus sebagai warga. Terkait dengan pendidikan, pada tahun kedua pelaksanaan pendidikan dasar gratis, orang tua yang mempunyai anak usia SD-SMP/MTs merasakan manfaatnya karena tidak membayar uang sekolah bulanan. Dana itu sudah digantikan oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
Tahun pelajaran 2009/2010, ada sekolah negeri menarik dana dari wali murid yang disebut sumbangan pengembangan institusi (SPI) tapi tidak dikembalikan dengan dalih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, semisal membeli komputer. Tapi ada yang konsekuen tidak menarik SPI.

Berkaca pada fakta itu, kita perlu  merefleksi kembali plus- minusnya. Kewajiban membayar SPI selama ini dinilai sangat memberatkan warga kendati dana tersebut sangat diperlukan institusi sekolah. Pada 2009-2010 SPI diberikan oleh pemerintah secara acak, dalam arti tidak merata dan tidak ajek. Semestinya pemkab mengalokasikan tiap tahun dengan jumlah memadai untuk masing-masing sekolah agar ada peningkatan kualitas pembelajaran.
Padat Merayap Skala prioritas berikutnya yang mendesak ditangani oleh bupati dan wakil bupati, karena menyangkut citra daerah, adalah mengurai fenomena Ambarawa padat merayap. Pengguna jalan, utamanya pengemudi kendaraan roda empat atau lebih, yang biasa melintasi Kecamatan Ambarawa pasti hapal simpul kemacetan di depan Pasar Projo.

Berbagai cara pernah dicoba diterapkan untuk mengurai kemacetan itu, termasuk mengoptimalkan jalan alternatif, tapi hasilnya belum maksimal. Instansi yang berkompeten, seperti Satlantas atau Dishub sudah mencoba mengatasi persoalan itu tapi belum berhasil. Budaya disiplin tampaknya perlu ditumbuhkan sejak dini.

Kemacetan tidak hanya di Ambarawa. Jika kita berkendara dari arah Semarang ke arah Solo/ Yogya, mulai Taman Unyil Ungaran kita sudah merasakan kemacetan. Ditambah lagi bila kita melewati jalan di depan Pasar Bandarjo, Babadan, Karangjati, dan industri besar, utamanya saat jam pulang- karyawannya.

Untuk masa mendatang, setelah tol Semarang-Solo jadi, problem kemacetan di jalan utama pusat kecamatan-kecamatan itu kemungkinan berkurang. Namun hal itu belum menjamin seiring dengan peningkatan kepemilikan kendaraan. Pemkab perlu lebih tegas lagi mengatur arus lalu lintas bila ingin memecahkan kesemrawutan itu.

Alternatif lain memfungsikan jalan lingkar dari Bawen menuju Desa Ngampin, serta membuka akses sekaligus memperlebar dan mengaspal Jalan Yos Sudarso, yang juga  penghubung Desa Ngrengas, menuju Desa Glodokan, Harjosari (industri Apac Inti Corpora).

Setelah tol Semarang-Solo dioperasikan, perlu dipikirkan bagaimana mengintegrasikan dinamika di daerah itu dengan wilayah sekitarnya. Jadi, peningkatan kesejahteraan tetap menjadi prioritas. Keberadaan jalan tol itu justru diharapkan bisa menjadi katalisator percepatan pembangunan di Kabupaten Semarang, dan keterlibatan warga bukan  hanya sebagai objek melainkan subjek. ***

Dimuat di Wacana Suara Merdeka, 3 Agustus 2010

Menulis buku dapat didahului oleh membaca pangsa pasar. Jenis buku apa yang dibutuhkan para pembaca? Caranya, perhatikan buku-buku best seller. Indikator itu dapat Anda gunakan.

Selanjutnya, rumuskanlah mind set atau kerangka pikir. Rumuskanlah kerangka buku. Sebagai pembanding, perhatikan mind set naskah buku saya berjudul Menjadi Cerpenis. Buku saya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Bagian awal berisi judul, dedikasi, prakata, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi berisi mengenal cerpen, mengarang cerpen, unsure pembangun cerpen, majas, membangun konflik, tips mengarang cerpen, lomba mengarang cerpen, dan cerpen-cerpen berkualitas. Bagian akhir berisi daftar pustaka, deskripsi singkat buku, dan biografi penulis.

Jika mind set telah tersusun, carilah bahan atau referensi berdasarkan bagian di atas. Pilah-pilah bahan itu menjadi folder atau file tersendiri. Namailah setiap file itu agar mudah dicari.

Jika 50% bahan sudah terkumpul, silakan naskah buku mulai ditulis. Anda dapat memulainya dari bagian yang Anda anggap mudah. Namun, perhatikan peruntukan naskah buku Anda itu. Sesuaikanlah dengan tingkat kebahasaan pembaca. Rerata kegagalan disebabkan ketidaksesuaian bahasa dengan pembaca.

Teruslah menulis dengan tekun. Ingat, menjadi penulis hanya bermodal tekun. Punyailah semangat: 1 hari 1 halaman. Itu berarti 1 bulan = 30 halaman. Jika itu dipandang belum cukup, naikkn frekuensi target 1 hari 2 halaman. Itu berarti 1 bulan = 60 halaman. Maka, selesailah naskah buku Anda. Selamat…..!

ika naskah sudah terselesaikan, cetaklah dalam bentuk print out. Cobalah Anda baca secara berulang. Suntinglah buku Anda dengan kemampuan bahasa Anda. Gunakan pensil atau bolpoin merah untuk menandai bagian yang salah. Maka, diperolehkan naskah buku berkualitas. Setidaknya menurut Anda. Selamat……!

Cetak lagi naskah hasil suntingan itu. Cobalah Anda meminta rekan atau sahabat lain untuk membaca naskah buku Anda itu. Terimalah semua kritikan dengan sikap reseptif dan positif. Lalu, salinlah atau copy-lah file Anda untuk membedakan hasil suntingan teman dengan suntingan Anda. Perbaikilah naskah Anda berdasarkan kritikan teman. Wah, Anda sudah mempunyai calon pembaca. Selamat……!

Kini, naskah buku berkualitas sudah berada di tangan Anda. Cobalah Anda bersosialisasi dengan penerbit. Carilah informasi alamat penerbit di mbah Google. Ketik saja IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Lalu, hubungi penerbit. Sampaikan bahwa Anda mempunyai naskah buku yang sangat baik. Pamerkan keistimewaan naskah buku Anda. Terangkan kelebihan-kelebihannya. Usahakan agar penerbit langsung percaya. Biasanya, penerbit akan langsung menghubungi Anda. Wah, selamat ya….!

Jika penerbit sudah menghubungi Anda, silakan Anda bernegosiasi. Ingat, berikanlah naskah buku berbentuk hardcopy. Hendaknya dijaga softcopy naskah buku Anda. Berikanlah hanya print out-nya dahulu.
Jika naskah sudah lolos kualifikasi, biasanya penerbit akan mengajukan dua opsi atau pilihan: beli putus atau royalty. Beli putus berarti hak ekonomi dan cipta telah berpindah tangan dengan harga kesepakatan. Namun, nama Anda tetap tertulis dalam buku itu. Royalty berarti buku Anda akan dibayar berdasarkan laporan penjualan. Semoga laris dan jadi best seller. Nah, kini Anda sudah menjadi penulis buku. Ingat, keberhasilan Anda karena bantuan banyak pihak. Karena itu, jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Terlebih, berbagi dengan penulis artikel ini. He…he…he…..! (www.gurumenulisbuku.blogspot.com)

Akibat pasungan atmosfer dunia pendidikan yang serba indoktrinatif dan instruksional, para keluaran pendidikan memang menjadi sosok yang cerdas, tetapi bebal nuraninya; hipokrit dan mau menang sendiri. Nilai-nilai moral, budaya, dan keluhuran budi yang seharusnya mengakar dan membumi dalam ranah pendidikan kita, disadari atau tidak, telah terbonsai dan tenggelam dalam hiruk-pikuk peradaban yang cenderung “menghamba” pada kekuatan konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme. “Proses” penghambaan pada nilai-nilai pragmatis yang secara diametral kurang sinergis dengan nilai-nilai luhur baku telah melahirkan generasi masa depan yang mengalami “split personality”; sebuah kepribadian terbelah yang menggambarkan situasi ambivalen dan gamang dalam menentukan perilaku dan pranata hidup yang sesuai dengan kesejatian dirinya. Anak-anak yang tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan masih memiliki keyakinan terhadap keagungan dan kemuliaan nilai-nilai budaya, moral, dan budi pekerti, tetapi keyakinan mereka tidak diperkukuh oleh situasi sosial yang sehat dan kondusif.

Anak-anak memiliki keyakinan bahwa kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah seperti apa yang mereka dapatkan di bangku persekolahan. Namun, kenyataan sosial menunjukkan secara riil bahwa kekerasan telah menjadi budaya “massal” dan masif sebagaimana yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, baik yang mereka alami sendiri maupun yang mereka saksikan melalui tayangan TV. Jika kondisi “split personality” semacam itu tidak segera teratasi, maka anak-anak masa depan negeri ini cenderung akan memilih jalan praktis yang bisa dijadikan sebagai modus untuk menyalurkan naluri agresivitas mereka. Tak ayal lagi, kekerasan pun benar-benar akan menjadi budaya baru di kalangan remaja-pelajar kita setiap kali dihadapkan pada situasi krusial dan masalah yang rumit sekaligus kompleks. Budaya “kekerasan” baru yang mereka bangun akan terus terekam dalam memori dan kepribadian mereka dan akan terbawa hingga kelak mereka dewasa.

Sungguh, situasi yang kurang kondusif seperti itu jelas akan berdampak pada desain peradaban bangsa jangka panjang. Budaya kekerasan, korupsi, manipulasi, vandalisme, dan berbagai bentuk perilaku anomali sosial lainnya cenderung akan menjadi “wabah” yang membadai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, harus ada upaya serius untuk memutus mata rantai budaya kekerasan dan perilaku anomali sosial lainnya agar tidak terus-menerus mewaris dari generasi ke generasi. Dalam konteks demikian, sungguh tepat apabila dunia pendidikan yang diyakini sebagai “kawah candradimuka” peradaban didesain ulang agar pendidikan karakter benar-benar menjadi “entry point” yang akan membawa peradaban bangsa menjadi lebih terhormat, bermartabat, dan berbudaya.
***

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan, menyuburkan, dan mengakarkan pendidikan karakter adalah mengoptimalkan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. Melalui pembelajaran apresiasi sastra yang optimal, siswa didik akan dibawa pada situasi pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan, menilai, menemukan, dan mengkonstruksi materi ajar yang mereka terima sesuai dengan pengalaman belajar yang mereka temukan. Siswa didik tidak diperlakukan sebagai objek dan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang hanya menerima suapan mentah dan kering dari sang guru, tetapi benar-benar otonom dan mandiri sebagai subjek didik yang memiliki kebebasan dalam bercurah pikir, berpendapat, berprakarsa, dan berinisiatif, sehingga talenta dan potensi mereka tidak terkebiri dan termarginalkan.

Salah satu materi pembelajaran apresiasi sastra yang penting dan strategis untuk menumbuhkembangkan pendidikan karakter adalah puisi. Melalui pembelajaran apresiasi puisi yang optimal, siswa didik secara tidak langsung akan mendapatkan nutrisi dan gizi batin yang akan mampu memberikan imbas positif terhadap perkembangan kepribadian dan karakter mereka. Dengan puisi, hati dan perasaan anak-anak akan terlibat secara intens dan emosional ke dalam teks puisi yang mereka pelajari, sehingga kepekaan nurani mereka menjadi lebih tersentuh dan terasah. Dengan cara demikian, tanpa melalui pola instruksional dan indoktrinasi yang monoton dan membosankan, anak-anak secara tidak langsung akan belajar mengenal, memahami, dan menghayati berbagai macam nilai kehidupan, untuk selanjutnya mereka aplikasikan dalam ranah kehidupan nyata sehari-hari.

Persoalannya sekarang, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang guru agar benar-benar mampu menjadikan pembelajaran apresiasi puisi sebagai media untuk membangun karakter siswa didik? Nah, pertanyaan menarik ini akan terjawab oleh buku karya Maria Utami ini. Meski belum bisa dibilang sebagai buku lengkap untuk dijadikan sebagai acuan pembelajaran apresiasi puisi, tetapi Maria Utami dengan langkah nyata telah mendedahkan dan sekaligus “membuka jalan” pengembangan pendidikan karakter yang bisa dilakukan oleh seorang guru.
***

Dalam pandangan Maria Utami, setidaknya ada 10 karakter yang bisa dikembangkan melalui pembelajaran apresiasi puisi, di antaranya : (1) cinta Tuhan, (2) bertanggung jawab, mempunyai amanah, berdisiplinan, dan mandiri, (3) bersikap jujur, (4) bersikap hormat dan santun, (5) mempunyai rasa kasih sayang dan peduli; (6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, (7) mempunyai rasa keadilan dan sikap kepemimpinan, dan mampu kerja sama (8) baik, rendah hati, dan mengampuni, (9) mempunyai toleransi dan cinta damai; dan (10) integritas dan konsistensi. Pandangan ini cukup menarik dan kontekstual jika dikaitkan dengan situasi kekinian yang dinilai menunjukkan adanya kecenderungan perilaku anomali sosial yang menghinggapi kaum remaja-pelajar kita yang makin abai terhadap nilai-nilai luhur baku. Dengan kata lain, Maria Utami ingin menunjukkan bahwa sudah saatnya proses “pembusukan” budaya dan pembonsaian karakter siswa segera diakhiri dengan cara mengintensifkan pengembangan 10 karakter siswa melalui pembelajaran apresiasi puisi yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk mewujudkan proses pembelajaran apresiasi puisi yang kondusif, Maria Utami berpendapat bahwa pemilihan bahan ajar menjadi faktor yang penting dan mutlak untuk diperhatikan oleh guru. Tidak semua puisi cocok digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Guru perlu memperhatikan aspek kejiwaan, latar belakang budaya, dan tingkat kebahasaan siswa, sehingga siswa bisa terlibat secara intens dan emosional ke dalam teks puisi. Berkaitan dengan hal ini, Maria Utami memberikan beberapa contoh puisi yang cocok bagi siswa untuk dijadikan sebagai bahan ajar.

Tentu saja, Maria Utami tak hanya berhenti sampai di situ. Dengan merujuk berbagai teori pembelajaran dan sastra, dia berupaya meyakinkan pembaca bahwa puisi memang tepat dijadikan sebagai bahan ajar untuk menumbuhkembangkan pendidikan karakter dalam dunia persekolahan kita. Yang menarik, Maria Utami juga memberikan beberapa contoh puisi yang tepat dipilih sebagai bahan ajar untuk membangun pendidikan berbasis karakter, khususnya di tingkat SMP. Setidaknya ada 15 puisi yang telah dianalisis berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik-nya, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan bagi rekan-rekan sejawat guru dalam memilih puisi yang tepat sebagai bahan ajar bagi siswa didiknya.

Yang pasti, kehadiran buku ini bisa memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan, khususnya berkaitan dengan upaya penyemaian pendidikan karakter yang belakangan ini tengah menjadi wacana yang terus dan akan terus bergulir ketika budaya kekerasan di negeri ini dinilai makin merebak dan merajalela di kalangan remaja-pelajar kita. Rekan-rekan sejawat guru Bahasa Indonesia SMP yang masih digelisahkan oleh masalah pemilihan bahan ajar puisi dalam upaya menyemaikan pendidikan karakter di sekolah bisa memanfaatkan buku ini sebagai “pembuka jalan” sekaligus rujukan untuk membangun proses pembelajaran apresiasi sastra yang jauh lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. ***

Keterangan:
Tulisan ini merupakan pengantar buku berjudul “Memilih Puisi, Membangun Karakter” karya Maria Utami, guru SMP Negeri 5 Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Integritas adalah sikap konsisten terhadap apa yang diucap dengan apa yang diperbuat. Ia bisa berarti satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Kalau di atas mimbar dia berpidato, mari kencangkan ikat pinggang, mari hidup sederhana, mari berantas korupsi, maka dalam perilaku keseharian pun dia akan benar-benar mengencangkan ikat pinggang, hidup sederhana, tidak korupsi.

Berlawanan dengan integritas adalah hipokrit. Perilaku yang tidak konsisten antara yang diucap dengan yang diperbuat. Mulut berbusa mengatakan kencangkan ikat pinggang, hidup sederhana, anti korupsi, tetapi sehari-hari terlihat perutnya buncit kebanyakan makan, ke mana-mana naik mobil mewah, dengan pengusaha kerjanya berkolusi. Manusia-manusia semacam inilah yang sekarang ini justru makin banyak jumlahnya di negeri ini.

Integritas berbeda dengan jujur. Dalam integritas otomatis terkandung makna jujur. Artinya, orang yang memiliki integritas sudah pasti orang yang jujur, karena cenderung mengatakan hal-hal positif untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebaliknya, orang yang jujur belum tentu memiliki integritas, karena jujur lebih mengarah pada apa yang diperbuat itulah yang diucap. Dengan demikian, dalam kejujuran masih terdapat ruang untuk mengatakan hal-hal yang negatif bila yang diperbuatnya adalah hal-hal yang negatif. Dari perbandingan ini, kita boleh berkesimpulan bahwa integritas memiliki nilai lebih dibanding kejujuran. Orang dituntut membangun sikap berintegritas daripada berkejujuran.

Mengapa demikian? Integritas hanya dapat diperoleh dengan membangun komitmen pribadi yang sangat kuat. Perlu konsistensi pola pikir dan pola sikap karena keduanya harus selalu berada dalam ukuran nilai yang jelas dan positif. Sedang jujur, terkadang perlu pemaksaan untuk mengakuinya. Seorang penjahat perlu disiksa sampai babak belur dulu sebelum berkata jujur.

Kembali kepada kritik untuk bangsa Indonesia tercinta, ternyata membangun integritas bangsa itu perlu keberanian untuk mulai: Kalau polisi bilang mari berantas kejahatan, bila ada polisi yang jahat, ya harus ditebas. Kalau jaksa dan hakim bilang mari tegakkan keadilan, bila ada jaksa dan hakim yang tidak adil, ya harus dicungkil. Kalau presiden bilang mari berantas korupsi, ya dia sendiri yang akan usut siapa saja yang terindikasi. Berani begitu?

Tapi bagaimana yang sesungguhnya?
Kita sering lupa bahwa tiap hal itu punya dua sisi. Roma memang bisa menjadi tujuan, tapi bisa pula berubah menjadi persoalan. Sama kayak “cinta”lah. Banyak yang mengatakan cinta itu indah. Tapi berapa banyak yang menderita karenanya?

Lalu?
Ketika Roma dirasakan tak nyaman lagi atau bahkan sudah mengancam kita, ya cari ajah jalan keluarnya. Secara metalogika, jumlah jalan menuju Roma sama banyaknya dengan jalan untuk keluar dari Roma.

Maka dari itu, kita tak boleh terpaku hanya mencari jalan menuju Roma saja tapi harus pandai juga mencari jalan untuk keluar meninggalkan Roma. Roma tak sempurna. Sekali2 harus kita tinggalkan. Banyak jalan keluar Roma.

Bukan bermaksud merusak peribahasa yang sudah ada, bukan bermaksud mengganti sesuatu yang sudah membumi. Ini hanya belajar bagaimana kita melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, sisi yang anti biasa.

Minggu, 4 Juli 2010, yang lalu, bertempat di SMP 7 Semarang, Agupena Jawa Tengah menggelar Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) untuk merespon keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Agupena Pusat yang telah berlangsung di Tangerang, 25-26 Juni 2010. Salah satu keputusan Munaslub Agupena adalah perlunya penyegaran kepengurusan organisasi di tingkat wilayah setelah reorganisasi Agupena Pusat berlangsung pasca-mendiang Achjar Chalil. Penyegaran kepengurusan di tingkat wilayah, berdasarkan rekomendasi Munaslub, dipandang penting, sebab beberapa pengurus ditarik ke pusat untuk memperkuat barisan organisasi. Agupena Jawa Tengah, misalnya, Pak Deni Kurniawan (Ketua) didaulat menjadi Sekretaris Umum, sedangkan saya sendiri (Wakil Ketua) diberi amanah untuk membidangi Pengembangan Profesi.

Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan yang bisa berimbas terhadap keberpihakan primordial, maka pengurus wilayah yang ditarik ke pusat perlu menanggalkan “kursi” lamanya. Mereka diharapkan bisa fokus dan eksis berkiprah secara utuh dan total di pusat. Dengan demikian, Agupena Jawa Tengah perlu segera memilih pengurus baru untuk memperlancar roda organisasi. Itulah agenda utama yang dibahas dalam Muswilub yang dihadiri sekitar 13 pengurus itu. Namun, sebagian besar peserta yang hadir berpandangan lain. Pak Wahono, misalnya, berpendapat bahwa dalam AD/ART hasil Munaslub, tidak ada ketentuan seorang pengurus dilarang merangkap jabatan. Ini artinya, Pak Deni dan Pak Sawali, lanjut Wakil Bendahara Agupena Jateng yang juga Kepala SMP 4 Geyer-Grobogan itu, tak harus meninggalkan Agupena Jateng, meski ditarik ke pusat. Tenaga dan pikiran Pak Deni, tegas Pak Wahono, masih dibutuhkan untuk membesarkan Agupena Jawa Tengah yang baru berumur sekitar satu tahun. Selain itu, Muswilub dinilai tidak memenuhi qourum, sehingga tidak sah apabila akan mengambil keputusan penting berkaitan dengan pergantian pengurus.

Gayung pun bersambut. Pendapat Pak Wahono dengan serta-merta diamini oleh para peserta Muswilub. Namun, agaknya Pak Deni masih belum bisa memutuskan. Pak Deni bersikukuh agar terjadi pergantian kepengurusan. Rekomendasi Munaslub, menurut Pak Deni, meski tidak tertulis, perlu dipertimbangkan. Lantaran agak “deadlock”, saya mengusulkan agar keputusan apa pun yang dihasilkan oleh Muswilub agar disampaikan kepada pengurus pusat, baik lisan maupun tertulis. Intinya, Agupena Jateng tidak keberatan kalau Pak Deni ditarik ke pusat, tetapi mohon kebijakan agar Pak Deni tidak meninggalkan Agupena Jateng, paling tidak sampai 35 Agupena Cabang di Jateng terbentuk. Pembina Agupena Jateng, Pak Warjito Suharso, yang saat itu hadir juga memiliki pertimbangan yang sama. “Vox pupuli vox dai,” begitu tegas widyaiswara Prov. Jateng itu. Walhasil, usulan itu pun disetujui. Atas nama Agupena Jateng, Pak Wahono diminta untuk menyampaikan kesepakatan Muswilub itu kepada Pak Naijan (Ketua Umum Pusat). Alhamdulillah, dengan berbagai pertimbangan, Pak Naijan pun berkenan menerima keputusan Muswilub.

Selain membahas agenda kepengurusan Agupena Jateng, Muswilub juga membahas beberapa agenda, di antaranya: (1) merespon kemungkinan kerjasama antara Agupena Jateng dan pengelola majalah “Merah Putih” dan (2) Lomba penulisan cerpen yang diagendakan oleh Divisi Penulisan Fiksi. Berkaitan dengan penerbitan media, peserta Muswilub menghendaki agar Agupena Jateng memiliki majalah dan jurnal sendiri sebagai wadah sosialisasi dan informasi tentang Agupena kepada komunitas guru di Jateng. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Warjito Suharso selaku Pembina Agupena Jateng bahwa Agupena Jateng perlu merintis usaha penerbitan secara mandiri. Sedangkan, tentang lomba penulisan cerpen untuk guru yang diagendakan oleh Divisi Penulisan Fiksi, para peserta Muswilub memberikan dukungan sepenuhnya. Bahkan, saya sendiri juga mengusulkan agar ditambah dengan lomba penulisan puisi. Pada saat pengumuman, para peserta diundang untuk menghadiri workshop penulisan fiksi dengan narasumber dari luar Agupena Jawa Tengah. Dengan cara demikian, kreativitas penulisan fiksi di kalangan guru makin terasah dan teruji.

Itulah beberapa agenda penting yang dibahas dalam Muswilub Agupena Jateng. Sebagai organisasi profesi yang baru “seumur jagung”, Agupena memang belum banyak berkiprah dalam berperan serta memberdayakan guru di bidang kepenulisan. Masih banyak tantangan yang mesti dihadapi. Selain tantangan internal yang berkaitan dengan koordinasi dan konsolidasi organisasi, Agupena juga menghadapi tantangan eskternal yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak lain dan upaya penggalian dana untuk menjalankan roda organisasi.

Dengan dukungan berbagai pihak, semoga pada masa-masa mendatang, Agupena bisa lebih banyak berbuat dan berkiprah dalam memberdayakan rekan-rekan sejawat di bidang kepenulisan, sehingga dunia pendidikan kita bisa maju dan berkembang lebih dinamis. Salam Agupena! ***

Sekolah-sekolah berlabel RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) mulai merasa khawatir. Khawatir ketika mendengar rencana Depdiknas yang akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja serta pelaksanaan program RSBI. Program RSBI dievaluasi karena memicu reaksi protes ditengah masyarakat akibat laju kenaikan biaya pendidikan serta fakta kegagalan lulus 100 % siswa UN dibanyak sekolah RSBI.

Depdiknas sendiri memiliki platform Evaluasi yang bersandar kepada model pembelajaran, manajemen sekolah, standar kualitas guru, serta konsistensi implementasi kurikulum. Bahan evaluasi yang berkutat persoalan teknis-mekanis tersebut, akan menjadi alat ukur (tools) bagi eksistensi sekolah-sekolah berlabel RSBI. Apakah akan diturunkan statusnya menjadi sekolah umum atau sekolah berstandar nasional semata.

Evaluasi “total” dan menyeluruh terhadap sekolah RSBI memang tidak akan menghasilkan output kebijakan yang “radikal”. Pemerintah dalam hal ini depdiknas tidak akan membatalkan program “unggulan” seperti RSBI/SBI, karena masih dianggap akan mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional. Sekolah yang “unggul” adalah instrumen utama yang mendorong majunya pendidikan. Logika yang benar secara formal.

Bertutur tentang RSBI teringat akan kisah Minke dalam novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. Minke adalah cucu Bupati Bojonegoro yang menempuh sekolah H.B.S, sekolah menengah elite yang didirikan kolonial Belanda. Sekolah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka golongan elite, yakni anak pembesar Djawa dan anak pembesar kolonial. Hal tersebut diakibatkan praktek diskriminasi pendidikan antara warga boemi poetera dengan warga Golongan I, keluarga pejabat kolonial. Serta mahalnya biaya pendidikan di H.B.S yang tidak mungkin dijangkau oleh pelajar dari masyarakat kasta miskin.

Minke, tokoh fiktif dalam Bumi Manusia yang oleh Pramoedya diilustrasikan sebagai R.M Tirtoadisoerja, seorang tokoh pemula pers Boemi Poetera dan pendiri 2 organisasi pergerakan nasional yakni Sarekat Prijaji dengan korannya Medan Prijaji serta Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi pergerakan yang berbasis anggota puluhan ribu orang, dan menjadi cikal bakal berbagai organisasi moderen pergerakan yang lain.

Minke ketika awal menempuh studi di H.B.S memiliki perasaan dan pemikiran yang paradoks. Disatu sisi merasa dan berfikir menjadi orang modern, karena bisa menempuh studi di H.B.S yang merupakan sekolah modern yang mengacu kepada pola pendidikan eropa (western). Minke merasa menjejakkan kaki didunia modern karena mengenal tulisan, bacaan sastra dan mengenal kurikulum ala eropa dengan bahasa Belanda dan Inggris sebagai bahasa pengantar.

Namun Minke menjadi merasa “tidak memiliki” ilmu pengetahuan apapun, manakala dia bertautan dengan sosok Nyai, yang justru derajatnya dianggap nista oleh moralitas publik pada saat itu. Minke yang terpelajar, yang nantinya menempuh studi di STOVIA, merasa kagum dengan kecerdasan dan kepemimpinan Nyai Ontosoroh (Sanikem). Melalui pertautan dan relasi sosial dengan Nyai Ontosoroh, Minke mendapatkan pelajaran. Dari pelajaran tentang cakrawala informasi dunia, dari Majalah yang sering dibaca Nyai Ontosoroh serta makna kesederajatan kemanusiaan antara pribumi dengan kolonial, antara Toean (majikan) dengan buruh, serta hakikat ketegaran gender seorang Nyai dari tuan Herman Mellema tersebut.

Minke dari Nyai Ontosoroh belajar bahwa realitas sosial yang “menindas” kaum pribumi (boemi poetera)  disebabkan oleh kultur feodalis-patriarkhisme Djawa serta kebijakan ekonomi-politik tanam paksa serta Liberal  penguasa kolonial. Minke keluar dari menara gading, sekolah H.B.S yang justru mengajarkan sesuatu yang melanggengkan dominasi pengetahuan kolonial. Terkecuali pelajaran kebebasan manusia sebagai pribadi dari guru terkasihnya Magda Peters.

Apa Korelasi maknawi antara RSBI dengan cerita Minke? RSBI dihadirkan dalam “atmosfer” pendidikan nasional karena mandat UU No 20 tahun 2003. UU pendidikan yang cenderung memihak kepentingan pasar dan liberalisasi pendidikan. RSBI semata rantai dengan proyek BHMN-isasi dunia kampus, yang akhirnya menjadikan sekolah dan PT sebagai komoditi dengan beban biaya pendidikan yang mahal. Yang lambat laun membuat sekolah dan PT menjadi “menara gading’ yang hanya bisa dijangkau orang-orang pelajar dari kasta ekonomi menengah ke atas. RSBI dari nilai paralelisme sejarah sesungguhnya tidak beda dengan H.B.S sekolah bentukan kolonial. Berbiaya mahal, dan hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berduit.

Output H.B.S dan RSBI semula diharapkan akan menjadi tonggak peningkatan kualitas pendidikan Hindia Belanda dan Indonesia dalam situasi kontemporer. Namun H.B.S dan RSBI ternyata hanya memasok mayoritas orang pintar yang justru tertinggal kesadaran sosial dan karakter Nation Buildingnya. Hanya segelintir lulusan H.B.S yang akhirnya menjadi cikal bakal generasi terdidik yang sanggup berjuang bagi pemerdekaan Hindia Belanda. Mayoritas menjadi pangreh birokrasi kolonial, menjadi tenaga profesional yang alpa akan nasib rakyat.

Mengapa lulusan H.B.S alpa nasib kaum boemi poetera mayoritas? Karena mereka merasa nyaman dalam atmosfer pendidikan menara gading dan background sosialnya adalah kaum ningrat (bagi yang pribumi). Interaksi mereka dengan golongan high Class yang penuh dengan fasilitas hidup modern dalam zamannya. Lantas RSBI? dengan biaya pendidikan yang mahal dan fasilitas yang ekstra plus serta homogenitas siswa yang belajar, diniscayakan para alumninya tidak pernah terlatih untuk peduli akan nasib sesama. Sesama yang terlindas kebijakan struktural yang memiskinkan bagi mereka yang nir modal.

RSBI ibarat pendidikan menara gading ditengah situasi objektif kemiskinan masyarakat dan menjamurnya generasi muda yang putus sekolah. RSBI banyak melahirkan jawara olimpiade, namun diniscayakan akan sedikit melahirkan generasi pemimpin yang berjiwa pro sosial. Jawara olimpiade banyak lahir dari sekolah SBI/RSBI namun sampai kini tidak ada yang tergembleng menjadi ilmuwan mumpuni. Karena ilmuwan mumpuni lahir dari pendidikan yang partisipatif, liberal, tidak diskriminatif.

Kini RSBI akan dievaluasi namun sifatnya parsial dan bukan dalam tataran filosofis. Evaluasi RSBI seharusnya dalam tataran filosofis yang mempertanyakan tentang beberapa hal: Pertama, apakah benar RSBI/SBI dihadirkan eksistensinya sesuai mandat konstitusi yang justru mewajibkan negara menyediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Bukannya menciptakan kasta pendidikan yang muaranya kepada standar biaya pendidikan yang mahal dan semakin minus subsidi negara?

Kedua, apakah RSBI mampu menjadi kawah candradimuka yang melahirkan calon pemimpin lokal/nasional berkompetensi internasional? Jika H.B.S sekadar melahirkan calon tenaga administrasi (kerk) birokrasi kolonial dan para profesional yang a sosial, akankah RSBI mengikuti jejak H.B.S, yakni melahirkan alumni yang dilabel “cerdas” dalam pengertian akademik atau theory minded.

Ketiga, kultur mahal RSBI bukankah hanya akan melahirkan generasi manja atau di zaman H.B.S Minke generasi priyayi dan Indo (sinyo) yang hanya memahami sekolah dan menempuh pendidikan sebagai alat meniti karir birokrasi. Minke akhirnya lulus dari H.B.S meski dengan susah payah karena tidak lagi antusias mengikuti pendidikan berkurikulum kolonial tersebut. Minke melanjutkan sekolah calon dokter ke STOVIA. Namun karakter  sebagai aktifis dan penggerak perubahan sosial yang berwatak kebangsaan-kerakyatan bukan dilahirkan dari model pendidikan di H.B.S. Minke justru ber-”sekolah” di Istana Pertaniannya Nyai Ontosoroh.

Pendidikan yang memajukan kualitas bangsa seharusnya tidak memunculkan kastanisasi. Pendidikan seharusnya untuk semua kalangan (Education for all). Lantas untuk apakah SBI/RSBI?  ***

Kita harus berterimakasih pada para pendahulu kita yang telah mewariskan kekayaan budaya yang memiliki nilai yang begitu agung. Salah satu warisan budaya tersebut berupa keberagaman kosa kata dalam bahasa Jawa yang seringkali sulit dicarikan kesepadanannya dalam kosa kata bahasa Indonesia. Dan kita lebih bersyukur bahwa ternyata dalam kosa kata tersebut selain terkandung makna yang sangat dalam, juga berisi ajaran yang begitu mulia untuk diaktualisasikan dalam kehidupan.

Salah satu contoh dari kosa kata tersebut adalah keblinger, yang hampir mustahil untuk dicarikan kesepadanannya dalam kosa kata bahasa Indonesia. Jikapun dipaksakan, dapat dipastikan tidak akan memiliki kesamaan makna sebagaimana yang dimaksudkan dalam kata keblinger tersebut. Dan oleh karenanya dalam tulisan ini tidak akan dibahas penyepadanan kata keblinger dengan kosa kata dalam bahasa Indonesia. Melalui tulisan ini penulis mengajak pembaca untuk bersama-sama memahami makna kata tersebut serta mencari relevansi dan aktualisasinya dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Pengertian sederhana dari kata keblinger kurang lebih adalah orang yang menjadi lupa diri sebab terperdaya oleh kesuksesan yang telah didapatnya. Dalam kehidupan manusia, keblinger berlaku seperti virus laten yang dapat menyerang dan menjangkiti siapapun, kapanpun dan dimanapun. Yang menjadi sasaran utama adalah orang-orang yang telah mencapai kesuksesan dalam hidupnya, mulai dari sukses jabatan, sukses kedudukan, sukses kekuasaan, sukses harta, sukses karier, sukses prestasi, hingga sukses jodoh.

Beberapa indikasi bahwa seseorang telah terjangkiti virus keblinger diantaranya adalah manakala seseorang menjadi lupa diri setelah meraih kesuksesan. Ia lupa pada keadaan dan keberadaan dirinya ketika belum menjadi orang sukses. Indikasi lainya adalah ketika seseorang telah meraih kesuksesan justru menjadi semakin jauh dari nilai-nilai budi pekerti luhur, moral dan agama. Atau seseorang dikatakan keblinger ketika setelah meraih kesuksesan kemudian mengingkari dan mengkhianati perjuangan dan pengorbanan dari orang-orang yang telah mengantarnya meraih kesuksesan.

Virus keblinger telah banyak memakan mangsanya dengan menyerang dan menjangkiti mereka dikarenakan telah berlaku lengah. Contoh nyatanya adalah, betapa di negeri ini sudah tak terhitung pejabat yang tidak dapat secara cerdas menghindar dari serangan virus keblinger tadi. Ilustrasinya adalah, betapa tak sedikit pejabat yang sebelumnya begitu santun dan rendah hati, kritis, berkepedulian tinggi, berbudi pekerti dan berakhlak mulia, tapi setelah berhasil menduduki jabatan tertentu semerta berubah menjadi tinggi hati, pongah, arogan, korup, egois, banyak melakukan perbuatan tercela dan semakin jauh dari keluhuran budi pekerti, moral, serta ajaran-ajaran agamanya.

Ketika seseorang sudah mulai keblinger oleh jabatan, kedudukan dan kekuasaan, giliran berikutnya biasanya ia akan keblinger pula oleh harta yang dimilikinya. Dan selanjutnya ia akan begitu mudah pula untuk menjadi keblinger pada kemegahan dan gemerlapnya kehidupan duniawi lainnya, oleh karena dengan mudah dapat dibelinya.

Contoh sempurna dari analisa demikian adalah cerita rakyat tentang tokoh Malin Kundang. Betapa Malin Kundang menjadi keblinger setelah mendapatkan kedudukan sangat tinggi, dan kemudian iapun keblinger pula oleh harta yang dimiliki. Malin Kundang lupa pada asal-usulnya bahwa sebelum memperoleh kedudukan tinggi dan terhormat ia hanyalah anak mbok rondo yang jelata dan miskin. Begitu keblinger-nya Malin Kundang sampai-sampai menjadi durhaka dan tidak mau mengakui ibu kandungnya sendiri yang telah melahirkan dan membesarkannya. Bahkan Malin Kundang pun mengingkari dan mengkhianati perjuangan serta pengorbanan ibunya yang telah mengantarnya meraih kesuksesan kedudukan yang sangat tinggi tersebut. Dan kita semua tahu akhir dari cerita tersebut adalah kesengsaraan dan penderitaan bagi Si Malin Kundang setelah dikutuk oleh ibunya sehingga menjadi patung batu.

Sebagaimana disampaikan di depan bahwa keblinger seperti layaknya virus laten yang dapat dengan mudah menyerang dan menjangkiti siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sasaran utamanya adalah orang-orang yang telah berhasil meraih kesuksesan. Dan sebagaimana gambaran akhir dari cerita Malin Kundang tadi, setiap perilaku keblinger pasti akan berujung pada kesengasaraan, penderitaan, dan bahkan kehancuran. Lantas bagaimanakah seseorang bisa menjadi keblinger justru setelah meraih kesuksesan?

Seseorang yang sedang dalam kesuksesan ia justru sedang berada dalam masa paling rentan untuk terjangkiti dan terserang virus keblinger. Dan agar tak mudah terserang virus keblinger, kita harus mempersiapkan penangkalnya berupa hati dan pikiran yang selalu eling, waspada, dan mulat.

Eling, artinya bahwa kita harus senantiasa ingat dan sadar. Kita harus eling bahwa kusuksesan yang kita raih bukan merupakan hasil perjuangan dan kerja keras kita semata. Tuhanlah yang dengan kemurahan-Nya memberikan rahmat dan anugerah berupa kesuksesan tersebut. Kita harus selalu ingat dan sadar pula bahwa setiap kesuksesan yang kita raih pada hakekatnya adalah amanah Tuhan yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Dan oleh karenanya kita juga harus selalu eling pada wewaler dan paugeran yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kitapun harus selalu eling pula bahwa banyak pihak telah berjuang dan berkorban membantu kita dalam meraih kesuksesan tersebut. Pihak-pihak tersebut mungkin adalah keluarga, saudara, teman, atau bahkan orang lain yang sama sekali tidak kita kenal. Dan karena itu sangat tak pantas jika kemudian kita menjadi keblinger sehingga melupakan perjuangan dan pengorbanan mereka. Kita juga harus eling dengan selalu bersyukur karena mungkin sebelum meraih kesuksesan kita bukanlah siapa-siapa.

Waspada, artinya kurang lebih adalah berhati-hati. Kita harus selalu waspada pada setiap godaan yang pasti datang, oleh karena godaan adalah konsekuensi penyerta bagi siapapun yang telah meraih kesuksesan. Dan sifat dari godaan-godaan tersebut betapapun sepintas terasa manis dan nikmat, pada akhirnya pasti akan menjerumuskan kita. Jika kita tidak berlaku waspada pada godaan-godaan tersebut akan dapat berakibat pada kejatuhan yang menyakitkan.

Mulat, adalah sikap selalu teliti dan penuh perhitungan. Untuk memperjelas pemahaman ini dapat kita analogikan dengan seorang penggembala kambing. Seorang penggembala kambing harus selalu mulat pada kambing-kambing yang digembalakannya. Ia harus senantiasa menjaga dan memperhatikan setiap gerak-gerik kambing-kambingnya agar tidak memakan tanaman miliki orang lain. Seorang penggembala kambing juga harus menjaga kambing-kambing gembalaannya agar tak menjadi mangsa harimau atau binatang buas lainnya.

Analogi di atas berlaku bagi siapapun yang telah berhasil meraih kesuksesan. Setiap kita harus dapat menjadi penggembala bagi diri sendiri dengan menghindarkan segala sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, dan kehancuran diri sendiri maupun orang lain yang kita cintai. Kita harus selalu mulat pada napsu hewaniah kita yang cenderung mau kuasa sendiri, menang sendiri, dan senang sendiri.

Dengan selalu eling, waspada, dan mulat niscaya kita akan menjadi orang yang terselamatkan dari ancaman virus keblinger yang bertebaran di mana-mana dalam wujud godaan-godaan setelah kita meraih keberhasilan dan kesuksesan, sehingga kitapun terhindar dari penderitaan, kesengsaraan, dan kehancuran. Semoga. ***

————————
B I O D A T A

N a m a : Daladi
Alamat : Candi Pakunden Ngluwar Magelang 56485
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Ngluwar Kabupaten Magelang
Jl. Bligo Km. 1 Ngluwar Magelang 56485
Telp. (0293) 5505991
Email : daladi.daladi@yahoo.com
No. HP : 087 834 010 840
Selain menulis artikel umum juga menulis puisi, geguritan, artikel budaya, dan artikel pendidikan. Antara lain dimuat di Suara Pembaruan, Pikiran Rakyat, Merdeka, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Suara Muhammadiyah, Jaka Lodhang, Mekar Sari, Pustaka Candra, Antologi Net, Antologi Puisi Jentera Terkasa, Antologi Puisi Menoreh 1 dan Menoreh 2, Antologi Puisi Progo. Sering mengikuti acara baca puisi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada tanggal 25 Nopember 2009 diminta baca puisi di gedung Mahkamah Konstitusi pada acara pemberian Anugerah Konstitusi dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi guru PKn SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA se-Indonesia.

Panggung sosial di negeri ini agaknya sedang menampilkan lakon keterasingan hidup. Sebuah situasi yang sangat paradoksal. Di tengah dinamika peradaban yang demikian gegap-gempita menyajikan repertoar-repertoar global yang genuine dan beradab, Indonesia justru menampilkan ikon dan citra korup yang membuat wajah bangsa kian tercoreng. Terkuaknya megaskandal maklar kasus, mafia perpajakan, mafia hukum, mafia peradilan, atau mafioso-mafioso yang lain, yang melibatkan banyak tokoh penting di negeri ini, makin menguatkan bukti betapa keterasingan hidup sedang melilit para aktor sosial “mainstraim” kita.

Betapa tidak? Tingginya jabatan dan kekuasaan ternyata tidak bisa menjadi jaminan seseorang mampu menemukan kebahagiaan. Mungkin ada benarnya kalau ada yang bilang bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukan untuk dicari, melainkan diciptakan. Dus, para aktor sosial yang sedang tersandung masalah hukum bisa jadi telah gagal menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang terjadi justru sebuah keterasingan hidup; dinistakan, dicemooh, dikutuk, dan telah tercitrakan sebagai pengumpul uang haram. Dalam situasi seperti itu, bukan hal yang mudah untuk bisa hidup nyaman dan “manjing ajur ajer” di tengah-tengah komunitas sosialnya.

Sindiran ala Inilah.com.Bisa jadi kosakata “keterasingan hidup” tak tercantum dalam kamus sosiologi dan antropologi Indonesia. Ia bisa hadir dan bisa menerpa siapa saja yang kebetulan sedang berada di tengah-tengah gelimang kemewahan dan puncak kekuasaan. Jika gagal membendung godaan, siapa pun orangnya bisa dipastikan akan tersungkur ke dalam kubangan keterasingan hidup itu. Bukankah serapat-rapatnya orang membungkus bangkai, suatu ketika pasti bau busuknya akan tercium juga? Bukankah John Emerich Edward Dahlberg Acton (Lord Acton) juga pernah bilang, “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely” bahwa kekuasaan itu cenderung korup; semakin besar kekuasaan berada dalam genggaman tangan, semakin besar pula peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi?

Salahkah kalau Adi Massardi dengan gaya ucap yang sedikit vulgar dan kenes, menyerukan “revolusi” lewat lirik “Negeri Para Bedebah” berikut ini?

Negeri Para Bedebah

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala
Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah
Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi,
Dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan! ***

Adi Massardi memang tidak sedang mengigau. Melalui suara batinnya, dia dengan sengaja menguliti wajah negerinya sendiri di tengah kegelisahan menyaksikan perilaku korupsi yang nyata-nyata telah membuat bangsa ini bangkrut lewat lirik yang pedih, ekspresif, dan demonstratif.

Salah jugakah Pramudya Ananta Toer yang dengan gaya satir dan getir mengungkapkan “kesaksian” imajiatifnya terhadap praktik korupsi yang mewabah secara luas menjadi penyakit sosial ke dalam sebuah novel? Meski sekitar tahun 1953, ketika novel tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya, korupsi belum sedemikian marak seperti sekarang, namun dengan kepekaan intuitifnya, Pram telah sanggup mengangkat persoalan korupsi ke dalam sebuah teks sastra yang pada akhirnya memiliki relevansi dengan konteks kekinian. Novel yang terdiri atas 14 bab tersebut mengisahkan seorang pegawai negeri bernama Bakir yang melakukan korupsi. Awalnya, ia melakukan korupsi karena desakan ekonomi keluarga, namun lama-kelamaan ia semakin rajin melakukan korupsi sehingga ia menjadi kaya raya. Ia terjerumus ke dalam pergaulan tingkat atas yang penuh kepalsuan dan kemewahan tanpa makna, yang membuat jiwanya kian hampa. Pada akhirnya, segala kejahatannya terbongkar dan ia pun terpuruk dalam penjara.

Kalau korupsi itu sebuah fakta, teks sastra memfiksikannya. Kalau koruptor itu seorang pesakitan, sang sastrawan meratapinya dengan menggunakan kepekaan batin dan intuisinya. Maka, membaca teks sastra sejatinya juga membaca denyut dan napas kehidupan yang bisa dijadikan sebagai medium penyadaran untuk menjadi manusia yang lebih jujur dan berhati nurani.

Adi Massardi atau (alm.) Pram hanyalah beberapa gelintir pengarang yang dengan amat sadar menjadikan korupsi sebagai tema besar dalam teks literernya. Masih banyak pengarang lain yang menggarap tema serupa sebagai bentuk “kesaksian” imajinatif terhadap berbagai fenomena hidup yang makin korup dan serakah. Teks sastra yang lahir pada setiap zaman tak ubahnya merupakan hasil refleksi dari setiap geliat peradaban yang melingkupinya, bahkan bisa menjadi bukti dan rujukan otentik terhadap perjalanan sejarah dari generasi ke generasi. Teks sastra akan terus memfosil dalam setiap memori bangsa sekaligus bisa dijadikan sebagai medium pembelajaran hidup di tengah-tengah atmosfer zaman yang makin abai terhadap persoalan-persoalan moral.

Dalam konteks demikian, tiba-tiba saja napas saya menjadi sesak menyaksikan perilaku para koruptor yang harus terkena post-power syndrom; harus merelakan diri dan keluarganya dicaci-maki dan dihinakan di depan publik, hingga akhirnya mengalami keterasingan hidup yang entah sampai kapan masyarakat bisa dengan mudah menerimanya sebagai bagian dari komunitas sosial secara utuh dan wajar.

Hmm … mungkin ada benarnya juga kalau Kang Sandimin, tetangga yang biasa nongkrong di gardu Poskamling bilang, “Maka, jika tak ingin hidup terasing dari komunitas sosialnya, janganlah melakukan korupsi! Jika tak mau dikutuk, janganlah korupsi! ***

Adanya praktek kebijakan dualisme birokrasi adalah merupakan fenomena jaman yang tidak aneh lagi bagi masyarakat Indonesia. Kita sudah tidak heran dengan adanya praktek dualisme birokrasi yang menghiasi institusi, perusahaan, atau sekolah/perguruan tinggi di negeri ini. Hampir di semua sektor kebijakan, sistem dualisme birokrasi yang berlaku di Indonesia sepertinya sudah mendarah daging. Sebagai contoh dapat saya sebutkan, yaitu tentang sistem perekrutan pegawai yang berlaku hampir di semua instansi, atau sistem seleksi penerimaan siswa/mahasiswa baru di suatu sekolah/perguruan tinggi. Anda akan menjumpai adanya pemberlakuan dualisme birokrasi. Untuk lebih mempermudah pemahaman antara kedua sistem birokrasi tersebut, saya sebut saja birokrasi jalur 1 (jalur proses) dan birokrasi jalur 2 (jalur cepat).

Birokrasi jalur 1 (jalur proses) adalah birokrasi yang didasarkan pada aturan yang ada dan bersifat lebih terbuka dan kompetitif. Sedangkan birokrasi jalur 2 (jalur cepat) adalah birokrasi yang didasarkan pada aturan yang ada namun sudah disusupi oleh kepetingan individu, kelompok, atau sistem. Birokrasi jalur cepat bersifat semu terbuka. Artinya penerapan kebijakan yang diterapkan oleh instansi, perusahaan, sekolah/perguruan tinggi tersebut pada dasarnya bersifat tertutup, akan tetapi karena mendapat pemakluman atau respon dari masyarakat, maka aksesnya menjadi terbuka.

Orang-orang yang memiliki idealisme tinggi biasanya akan memilih jalur 1. Pertimbangannya sederhana, yaitu karena sesuai dengan hati nurani. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa sesungguhnya jalur 1 adalah sebuah keniscayaan. Realita menunjukkan bahwa jalur 1 (jalur proses) merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa dicapai, walaupun level kesulitannya jauh lebih tinggi.

Untuk bisa menembus jalur 1 Anda perlu membangun mindset (pola pikir) yang jitu dan prinsip yang kuat. Ubahlah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Dengan pola pikir positif maka akan muncul impuls-impuls positif. Pada gilirannya impuls positif yang ada di pikiran Anda akan memgarah ke upaya pembentukan energi yang bisa digunakan untuk mewujudkan target Anda.

Pengerahan energi yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut :
1. Melakukan usaha yang serius dan fokus
2. Menghadirkan kekuatan spiritual (doa) secara maksimal
3. Mencermati seberapa besar pesaing yang akan Anda hadapi
4. Melakukan usaha diatas usaha yang dilakukan oleh pesaing Anda
5. Membangun keyakinan penuh bahwa Anda harus berhasil
6. Menyadari betul bahwa kegagalan bukan berarti kiamat

Anda juga bisa belajar dari orang-orang yang telah berhasil mewujudkan impiannya tanpa harus melalui jalur cepat. Walaupun kenyataan mengindikasikan adanya praktek-praktek pencapaian tujuan melalui jalur 2, namun hal itu perlu kita pahami sebagai gejala alam yang berefek pada pola pikir seseorang. Bahwa kecenderungan memilih jalan cepat memang sudah merupakan ciri manusia modern. Akan tetapi jika Anda tidak merasa nyaman dengan kecenderungan mengambil jalur cepat, maka sebaiknya Anda hindari. Tuhan mengetahui betul apa yang dilakukan oleh hambanya dan mengetahui apa yang ada di hati hambanya. Bukan merupakan hal yang mustahil jika Tuhan mengabulkan permintaan Anda walau melewati jalur 1. let’s do.

Profil Penulis
Nama : SUPANDI, S.Pd, MM.
Tempat/Tgl lahir : Cilacap, 10 Agustus 1965
Alamat : Puri Mujur 163 Kroya – Cilacap – Jawa Tengah
Pekerjaan : Guru SMP Negeri 2 Binangun
Pendidikan : S2 MM Unsoed Purwokerto 2007
Riwayat Pekerjaan : Guru di SMP Negeri 2 Binangun – Cilacap. Guru pemandu MGMP mapel Bahasa Inggris kabupaten Cilacap. Ketua MGMP Bahasa Inggris periode 2009 – 2011. Pengurus Agupena (Asosiasi Guru Penulis Seluruh Indonesia) Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. pengurus ISPI Kab. Cilacap
Motto Hidup : Lakukan perubahan
Phone : (0282) 494921
HP. : 081391274742
e-mail : supandi_mm@yahoo.com

Dengan kondisi jalan-jalan di Indonesia, yang sudah tidak representatif lagi dengan jumlah, type, dan tonase kendaraan yang melewatinya, maka kita bisa melihat kemacetan jalan (traffic jump), yang terjadi saban hari di ruas-ruas jalan se-antero negara kita. Kemacetan ini jelas menjadi faktor pengendala terhadap aktifitas masyarakat, ekonomi dan fungsi strategis lainnya. Namun fenomena yang tak terpecahkan ini akan berkurang, apabila kita bersedia untuk bersikap “Santun Di Jalan” sebagai faktor utama ketimbang faktor lainnya.

Betapa tidak, karena mutu fisik jalan yang memenuhi urat nadi transportasi yang di luar standar, maka daya tahan fisik jalan pun menjadi sangat minim dalam menopang tonase, apalagi dengan datangnya musim hujan, maka kerusakan ini menjadi semakin parah. Sudah barang tentu gejala sosial yang umum melekat di masyarakat kita harus segera di kikis habis, gejala tersebut adalah indisipliner terhadap aturan main berlalin, sikap terburu-buru, ego dan lain-lain.

Sikap “santun di jalan” adalah suatu sikap yang menginernalisasi di setiap benak seseorang sebagai suatu life-style, yang sangat jarang ditemui pada setiap pengemudi berbagai kendaraan di Indonesia. Sikap ini akan secara stimultan melekat bersama-sama dengan nilai dan norma lainnya, membentuk suatu moralitas yang membangun suatu jati diri individu. Jati diri inilah yang pada akhirnya mampu membentuk jati diri bangsa. Oleh karena itu tidak serta merta sikap ini bisa dibentuk hanya dengan membalik tangan, melainkan dengan penanaman yang intensig, gradually serta melalui media pembelajaran di satuan pendidikan tiap jenjang.

Oleh karena itu, apabila dunia pendidikan kita telah terpuruk ketimbang negara lainnya, maka jangan harap kita bakalan memilik generasi yang berlabel “Santun Di Jalan”, melainkan yang ada hanya generasi suka nge-trek di jalan. Yang paling menyedihkan adalah bila yang bersikap brutal ini adalah pengemudi angkutan penumpang (bus/ travel/angkot dsb), tentulah akan menambah daftar panjang korban jiwa yang terkorbankan.

Namun demikian, bukan berarti kita sudah terlambat dalam memberi pencerahan kepada generasi sekarang, yang perlu harus kita lakukan adalah tindakan yang tegas bagi pelanggar santun di jalan, secara hukum, persuasif atau penyadaran, dan lain sebagainya. Justru yang sering kita dapatkan di jalan, adalah tindakan yang tidak mendidik, sehingga sikap melanggar “santun di jalan” terus terjadi dari generasi ke generasi.