Mengurai Ambarawa Padat Merayap

Oleh Roto SPd
(Guru SMP 1 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Mahasiswa Pascasarjana UMS, dan Ketua Agupena Kab. Semarang)

PELAKSANAAN Pilkada Kabupaten Semarang tinggal menunggu hasil akhirnya. Siapapun yang memenangi pertarungan itu, wajib didukung oleh masyarakat. Yang lebih penting, pengemban amanat tersebut dapat mewujudkan janjinya saat kampanye.

Rakyat sudah jenuh dengan janji-janji retorika belaka sehingga lebih mendambakan kondisi kondusif. Yang terpenting bagi mereka adalah asap dapur tiap hari bisa mengepul mengingat tingginya angka kemiskinan di daerah itu yang mencapai 30%.

Mereka lebih butuh ditegakkannya keadilan dan dibudayakannya keterbukaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sangat ironi jika ada rakyat di kabupaten itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan mengingat wilayah tersebut kaya akan potensi sumber daya alam, ditambah lagi banyaknya industri, termasuk objek wisata dan hasil pertanian.

Melihat potensi daerah itu, sejatinya memungkinkan terselenggaranya pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan atas (SMA). Di sisi lain mereka yang berpenghasilan menengah ke atas sewajarnya memberikan subsidi silang untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan.

Mencermati fenomena itu, penulis memaparkan problematika dari sudut pandang seorang pendidik, Komite Sekolah, sekaligus sebagai warga. Terkait dengan pendidikan, pada tahun kedua pelaksanaan pendidikan dasar gratis, orang tua yang mempunyai anak usia SD-SMP/MTs merasakan manfaatnya karena tidak membayar uang sekolah bulanan. Dana itu sudah digantikan oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
Tahun pelajaran 2009/2010, ada sekolah negeri menarik dana dari wali murid yang disebut sumbangan pengembangan institusi (SPI) tapi tidak dikembalikan dengan dalih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, semisal membeli komputer. Tapi ada yang konsekuen tidak menarik SPI.

Berkaca pada fakta itu, kita perlu  merefleksi kembali plus- minusnya. Kewajiban membayar SPI selama ini dinilai sangat memberatkan warga kendati dana tersebut sangat diperlukan institusi sekolah. Pada 2009-2010 SPI diberikan oleh pemerintah secara acak, dalam arti tidak merata dan tidak ajek. Semestinya pemkab mengalokasikan tiap tahun dengan jumlah memadai untuk masing-masing sekolah agar ada peningkatan kualitas pembelajaran.
Padat Merayap Skala prioritas berikutnya yang mendesak ditangani oleh bupati dan wakil bupati, karena menyangkut citra daerah, adalah mengurai fenomena Ambarawa padat merayap. Pengguna jalan, utamanya pengemudi kendaraan roda empat atau lebih, yang biasa melintasi Kecamatan Ambarawa pasti hapal simpul kemacetan di depan Pasar Projo.

Berbagai cara pernah dicoba diterapkan untuk mengurai kemacetan itu, termasuk mengoptimalkan jalan alternatif, tapi hasilnya belum maksimal. Instansi yang berkompeten, seperti Satlantas atau Dishub sudah mencoba mengatasi persoalan itu tapi belum berhasil. Budaya disiplin tampaknya perlu ditumbuhkan sejak dini.

Kemacetan tidak hanya di Ambarawa. Jika kita berkendara dari arah Semarang ke arah Solo/ Yogya, mulai Taman Unyil Ungaran kita sudah merasakan kemacetan. Ditambah lagi bila kita melewati jalan di depan Pasar Bandarjo, Babadan, Karangjati, dan industri besar, utamanya saat jam pulang- karyawannya.

Untuk masa mendatang, setelah tol Semarang-Solo jadi, problem kemacetan di jalan utama pusat kecamatan-kecamatan itu kemungkinan berkurang. Namun hal itu belum menjamin seiring dengan peningkatan kepemilikan kendaraan. Pemkab perlu lebih tegas lagi mengatur arus lalu lintas bila ingin memecahkan kesemrawutan itu.

Alternatif lain memfungsikan jalan lingkar dari Bawen menuju Desa Ngampin, serta membuka akses sekaligus memperlebar dan mengaspal Jalan Yos Sudarso, yang juga  penghubung Desa Ngrengas, menuju Desa Glodokan, Harjosari (industri Apac Inti Corpora).

Setelah tol Semarang-Solo dioperasikan, perlu dipikirkan bagaimana mengintegrasikan dinamika di daerah itu dengan wilayah sekitarnya. Jadi, peningkatan kesejahteraan tetap menjadi prioritas. Keberadaan jalan tol itu justru diharapkan bisa menjadi katalisator percepatan pembangunan di Kabupaten Semarang, dan keterlibatan warga bukan  hanya sebagai objek melainkan subjek. ***

Dimuat di Wacana Suara Merdeka, 3 Agustus 2010

Tulisan lain yang berkaitan: