Soedijarto, Sosok Seorang Pendidik

Sekelompok pemuda pada 30 Desember 1962 menghadap Presiden Soekarno. Juru bicara kelompok pemuda ini, dengan sangat jernih, runut, dan penuh semangat, mencoba meyakinkan Presiden Soekarno tentang perlunya pendidikan guru setara universitas. Alasan-alasan logis, termasuk visi pendidikan Indonesia ke depan, diuraikannya secara meyakinkan.
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan saat itu, Prof Toyib Hadiwijaya, yang duduk di samping Presiden Soekarno, membenarkan argumen yang disampaikan pemuda itu. Presiden Soekarno pun mengangguk-anggukkan kepala.

Hanya beberapa bulan kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan mengenai berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Setahun kemudian, pemuda pengusul itu diangkat menjadi Kepala Biro Urusan IKIP Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pemuda itu adalah Soedijarto, yang ketika itu masih berusia 26 tahun.
Beberapa puluh tahun kemudian, Soedijarto yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999-2004 kembali secara gigih memperjuangkan perlunya anggaran yang memadai untuk memajukan pendidikan bangsa. Ia mengusulkan minimal 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk pendidikan.
”Karena menurut teman-teman ahli keuangan susah menghitungnya, akhirnya teman-teman mengusulkan menjadi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Soedijarto.

Setelah melalui perjuangan panjang bersama anggota MPR yang sepaham, gagasan itu akhirnya disetujui dan menjadi komitmen bangsa. Suatu komitmen yang unik karena satu-satunya alokasi anggaran yang ”dikunci” dalam konstitusi negara.
Akan tetapi, komitmen bangsa yang sudah empat tahun ditorehkan dalam konstitusi itu tak kunjung terwujud. Soedijarto bersama rekan-rekannya dalam Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tahun lalu, MK menyatakan pemerintah melanggar Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, yang secara tegas mengamanatkan minimal 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan.

Menurut Soedijarto, kesepakatan pemerintah dan DPR yang tak ada niat dan usaha keras untuk memenuhi anggaran pendidikan minimal 20 persen itu menunjukkan betapa penyelenggara negara tidak memahami makna pendidikan sebagai modal utama pembangunan bangsa.

Dalih anggaran 20 persen sudah terpenuhi, hanya akal-akalan pejabat karena gaji guru serta anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai masuk di dalamnya.
”Di negara mana pun tidak ada perhitungan seperti itu. Harus murni untuk pendidikan, bukan pengembangan birokrasi,” ujarnya tegas.
Kemunduran pendidikan

Pertemuan dengan Presiden Soekarno sudah 46 tahun berlalu. Namun, pikiran-pikiran kritis masih sering dilontarkan Soedijarto dengan beragam argumen yang meyakinkan.
Pada usianya yang 70 tahun, dia masih tetap jernih, runut, dan penuh semangat menyampaikan berbagai persoalan tentang pendidikan. ”Kondisi pendidikan kita semakin menyedihkan,” kata Guru Besar Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) ini.

Lalu diceritakanlah bagaimana upaya Presiden Soekarno, dulu, di tengah kesulitan ekonomi, setiap provinsi bisa memiliki perguruan tinggi negeri. Bukan cuma bangunan fisik, tetapi juga menyediakan dosen-dosen bermutu. Agar dosen bisa berkonsentrasi mengajar, kesejahteraannya pun diperhatikan, termasuk menyediakan perumahan dosen dengan luas minimal 250 meter persegi.

Perpustakaan dibangun, sedangkan untuk mahasiswa disediakan asrama di setiap perguruan tinggi. Bagi mahasiswa juga disediakan program ikatan dinas.
”Para pendiri negara menyadari betul arti penting pendidikan untuk kemajuan bangsa,” kata Soedijarto.

Belakangan, berbagai sarana pendidikan itu terasa diabaikan. Perguruan tinggi, misalnya, diharuskan mencari dana sendiri untuk penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, biaya pendidikan menjadi sangat mahal dan sulit terjangkau masyarakat miskin. Perumahan dosen tak lagi disediakan. Dosen harus mencari dan membangun sendiri rumahnya. Asrama mahasiswa pun tak lagi dibangun. ”Bahkan, banyak asrama mahasiswa yang diubah menjadi pusat kegiatan komersial untuk menambah pendapatan perguruan tinggi,” kata Soedijarto yang juga menjabat Ketua Umum ISPI.

Lontaran keprihatinan juga disampaikan Soedijarto yang menilai perguruan tinggi terjebak menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan, bukan pengetahuan yang dibutuhkan bangsa untuk memecahkan beragam persoalan. Profesor tak disediakan fasilitas dan insentif yang mampu mendorong mereka untuk berkonsentrasi menemukan sesuatu.
”Dalih anggaran yang terbatas, seperti sering dilontarkan pemerintah, sungguh tidak masuk akal. Zaman Soekarno, anggaran negara justru lebih kecil, tetapi bisa membangun universitas, menyejahterakan dosen, serta membangun asrama mahasiswa. Kuncinya, tidak ada niat dan kesungguhan pemerintah,” tegasnya.
Guru profesional

Pendidikan yang terjadi sekarang ini barulah proses pemberian pelajaran untuk dihafal, dengan fasilitas dan prasarana pendidikan yang tak memadai.
Soal guru, Soedijarto mendukung terciptanya guru profesional dengan minimal pendidikan S-1 plus pendidikan khusus. Itu didorong dari kesadaran atas kekeliruannya semasa menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum pada tahun 1975-1981.
”Saat itu kepada guru diperkenalkan instructional system atau sekarang hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi. Ternyata para guru belum siap. Saya baru sadar guru saat itu, kan, kebanyakan lulusan SPG atau setara perawat. Tetapi, saya mengharapkan mereka sudah seperti dokter. Karena itu, peningkatan pendidikan guru harus terus dilakukan,” katanya.

Kondisi pendidikan nasional yang tidak berhasil terwujud, seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa, membuat Soedijarto bertanya apa gerangan yang salah dengan penyelenggaraan sistem pendidikan kita?
Kegelisahan dia melihat perkembangan pendidikan nasional ini membuat Soedijarto berkontemplasi tentang kondisi pendidikan nasional baik dari segi landasan filosofis, pelaksanaan dan infrastruktur, maupun pembiayaannya. Perenungannya itu dituangkan dalam serangkaian artikel yang didiskusikan pada banyak kesempatan.
Sumbangan pemikiran kritis Soedijarto itu dituangkan dalam buku bertajuk Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita yang diluncurkan pada Kamis (24/7) ini. Buku ini sekaligus mensyukuri ulang tahunnya yang ke-70. Pada usia pensiun sebagai guru besar dan pegawai negeri, Soedijarto mengenang betapa banyak tantangan dan tugas yang dilaluinya selama ini.

Sumber: Kompas

Biodata:
Riwayat Pendidikan
S1 Psikologi Pendidikan FKIP Univ. Padjajaran Bandung 1962
S2 Pendidikan Politik University of California, Santa Barbara 1971
S3 Pengembangan Kurikulum IKIP Bandung 1981

Riwayat Pekerjaan
1. Kedinasan
1. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) Depdiknas, 2003 – 2006
2. Anggota MPR-RI dengan tugas sebagai anggota PAH-I Badan Pekerja MPR RI, 1999 – 2004
3. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 – 1999
4. Anggota Tim Ahli Pengembangan Pendidikan Guru Ditjen DIKTI, 1990
5. Sekretaris Konsorsium Ilmu Pendidikan, 1989 – 1993
6. Guru Besar Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta, 1989
7. Pembantu Rektor I IKIP Jakarta, 1989
8. Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bonn, 1983 – 1987
9. Konsultan Evaluasi Diklat pada BKKBN, 1982 – 1983
10. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta, 1982 – 1983
11. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1981 – 1983
12. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975 – 1981
13. Kepala Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan BPP Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973 – 1974
14. Sekretaris Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan BPP Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972 – 1973
15. Peneliti dalam Bidang Kurikulum pada BPP Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas memimpin Tim Sistem Analisis untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan Pendidikan, 1971 – 1972
16. Dosen Luar Biasa dalam Pengantar Sosiologi pada Fakultas Ekonomi, dan Filsafat Pancasila pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, 1967 – 1969. (Catatan : dari 1969 – 1971 mendapat tugas belajar dengan beasiswa the Ford Foundation, University of California, Santa Barbara, USA)
17. Sekretaris Badan Koordinasi Lembaga-Lembaga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1967 – 1969
18. Kepala Biro Urusan IKIP Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 1964 – 1967
19. Dosen Psikologi Anak dan Psikologi Perkembangan FKIP Universitas Pajajaran, Bandung, 1962 – 1964

2. Pengalaman Kerja Luar Kedinasan
1. Penasehat PGRI, 2003 sampai sekarang
2. Ketua Pelaksana Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, 2001
3. Ketua “Center for Information and National Policy Studies (CINAPS)”, 1999
4. Wakil Ketua Yayasan Indonesia-Jerman, 1999
5. Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), 1998 – 2003, 2003 – 2008
6. Anggota “Education Commision for Asia-Pacific and Oceania”, mewakili Indonesia, 1996
7. Ketua Palang Merah Indonesia, 1994 – 1999, 1999 – 2004
8. Anggota Dewan Riset Nasional (DRN), Wakil Ketua I Sub Kelompok Pendidikan, 1993 – 1998, 1998 – 2003
9. Ketua Harian Dewan Pembina ISPI, 1993 – 1998
10. Ketua GUPPI, 1993 – 1998
11. Wakil Ketua Kawrnas Gerakan PRAMUKA, 1993 – 1998
12. Ketua I Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, 1989 – 1994
13. Anggota dan Ketua “Advisory Committee on Regional Cooperation in Education in Asia and Oceania” sebagai Ketua, 1989 – 1991
14. Wakil Pemimpin Umum Media Komunikasi Pendidikan Menengah Umum, 1978 – 1981
15. Anggota Panitia Pengarah Pembinaan Kurikulum SLU, 1977 – 1981
16. Wakil Ketua Komisi Kurikulum Pendidikan Guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977 – 1980
17. Membantu Lemdikskogab dalam menyusun kerangka Kurikulum SESKOABRI, 1972 – 1973
18. Sekretaris Panitia Ahli Pendirian IKIP Departemen PTIP, 1963 – 1964
19. Anggota Majelis Pendidikan Nasional, 1965
20. Anggota Pengurus Besar PGRI Pimpinan Subyadinata, 1964 – 1967
21. Ketua Pendidik Marhaenis, 1964 – 1967
22. Wakil Sekjen DPP ISRI, 1967 – 1969
23. Pengurus Cabang GMNI Bandung, 1960 – 1962

3. Pengalaman Kerja Internasional
1. Mengadakan kunjungan kerja ke Kamboja bersama anggota Badan Pekerja MPR – RI, 2004
2. Memimpin Delegasi BP MPR RI dalam kunjungan Studi Banding ke Korea Selatan dan Cina, 2001
3. Mengadakan kunjungan Studi Banding bersama anggota BP MPR RI ke Vietnam dan Kamboja, 2002
4. Memimpin Delegasi Badan Pekerja MPR RI dalam kunjungan Studi Banding ke Yunani dan Jerman, Juni 2000
5. Memimpin Delegasi Badan Pekerja MPR RI dalam kunjungan Studi Banding ke Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, Desember 2001
6. Menjadi Pembicara Kunci (Keynote Speaker) pada “The 23th ASAHIL General Conference and Seminar on Role of Universities and Community Development”, University Brunei Darussalam, 12 November 1998
7. Menjadi Pembicara/Penyaji Makalah “Community Participation and Empowerment : A Key to Achieving Education for All in the Perspective of Sustainable Development” dalam International Conference on Education Innovation for Sustainable Development, Bangkok, Desember 1997
8. Menjadi anggota Delegasi RI dalam UNESCO General Conference, Paris, Oktober 1997
9. Menjadi Wakil Ketua Delegasi RI dalam pertemuan Menteri Pendidikan E-9 dan penyaji makalah dalam Expert Meeting E-9, di Islamabad, Juli 1997
10. Ketua Delegasi RI dalam Konferensi “International Conference on Adult Education V”, di Hamburg, Republik Federal Jerman, 1997
11. Wakil Ketua Delegasi RI dalam konferensi “International Conference on Education”, di Jenewa, 1996
12. Ketua Delegasi RI dalam “Mid-Decade Meeting of the International Consultative Forum on Education For All”, di Amman Yordania, 1996
13. Mewakili Indonesia dalam “Educational Commision on Asia-Pacific Oceania”, Bangkok, 1996
14. Anggota Delegasi RI dalam KTT on Social Development, Copenhagen, 1995
15. Memimpin Sidang Expert dan “Senior Official Meeting” dalam E-9 Ministerial Meeting, Bali, 1995
16. Anggota Delegasi RI dalam “UNESCO General Conference”, Paris, 1995
17. Wakil Ketua Delegasi RI dalam “International Conference on Education”, Jenewa, 1994
18. Anggota Delegasi RI dalam E-9 Ministerial Meeting dan KTT E-9, New Delhi, 1993
19. Mewakili RI dalam Pertemuan Menteri E-9, Paris, 1993
20. Mengadakan Kunjungan Studi Perbandingan Sistem Pendidikan di Iran (1971), Jepang (1974), India dan Sri Langka (1975), Australia (1979), Inggris (1980), Thailand, Singapore (1993), China (1994) disamping Amerika Serikat dan Republik Federal Jerman yang dilakukan selama tinggal di kedua negara tersebut, Amerika Serikat (1969 – 1971), Republik Federal Jerman (1983 – 1987)
21. Mengikuti berbagai Seminar dan Lokakarya di Indonesia dalam kedudukannya sebagai peserta dan pembawa makalah dan berbagai seminar yang berlangsung di Republik Federal Jerman, baik yang dilaksanakan oleh PPI maupun oleh Lembaga-lembaga Ilmiah dan Yayasan di Jerman
22. Memimpin Studi Perbandingan Manajemen Pendidikan Pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Thailand dan Singapura, Februari – Maret 1992
23. Memimpin Delegasi Indonesia dalam “World Assembly of International Council on Education for Teaching”, UNESCO, Paris, Juli 1992
24. Mengikuti dan menyajikan makalah dalam Seminar “Policies and Approaches in Achieving Education for All Objectives”, Manila, INNOTECH Center, Philipines, Juli 1992
25. Mengikuti Seminar on “Effective Educational Approaches to Urban Development”, INNOTECH Center, Manila, September 1988
26. Mewakili KBRI Bonn dalam “International Energy Forum, Hamburg, Jerman Barat, 1987
27. The Sixth Europian Collegium on Indonesia and Malay Studies, diselenggarakan oleh Department of South East Asian Studies Passau University, Passau, Jerman Barat, 1987
28. Mengikuti Seminar on “Colonialsm and Neo-Colonialism”, diselenggarakan oleh The Institute for International Scientific Cooperation, Tubingan, Jerman Barat, 1985
29. Mengikuti Seminar on “Formal and Non-Formal education”, diselenggarakan oleh UNESCO, Pyongyang, 1980
30. Mengikuti Seminar on “Curriculum Design and Curriculum Development”, diselenggarakan oleh ACEID dan Pacific Circles di Canberra, Australia 1979
31. Mengikuti Seminar on “Education Research and Educational Reform”, diselenggarakan bersama oleh UNESCO dan National Institute of Educational Research, Japan di Tokyo 1979
32. Mengikuti Seminar on “Developing Instructional Materials for Primary and secondary Schools”, diselenggarakan oleh APEID di Udorn Thani, Thailand 1978
33. Mengikuti “Technical Working Group Meeting on Implementation of Educational Innovation”, diselenggarakan oleh APEID, Bangkok 1976
34. Mengikuti “Workshop on The Evaluation of SESAME Project”, diselenggarakan oleh RECSAM, Penang, 1977
35. Mengikuti dan mengajukan makalah dalam “Seminar on Teaching-Learning Strategies and Educational Planning”, diselenggarakan oleh IIEP, Paris, 1975
36. Mengikuti Seminar on “Relevant Education for Post-War Development”, diselenggarakan oleh INNOTECH Center, di Saigon, 1974
37. Research Workshop on Education di Tokyo, 1974 (selama tiga bulan)
38. Guest Researcher pada INNOTECH Center di Singapore, 1973 (selama tiga bulan)

Tulisan lain yang berkaitan: