Edukasi Sastra Yang Berdialektika

Oleh Ari Kristianawati
Ipar penulis yang mendapatkan kesempatan belajar dinegeri Kanguru, dan mengambil jurusan sastra akhirnya membatalkan pilihan program studinya dan beralih memilih jurusan (program studi) non sastra. Sesuatu yang menjadi alasan pokok adalah bahwa program (jurusan) sastra di Universitas terbaik di benua terkecil didunia tersebut adalah, memiliki kurikulum dan sistem pengajaran yang lumayan berat.

Konsekuensi yang harus dilakukan adalah pekerjaan berat untuk selalu membaca Novel dan naskah sastra berbagai bahasa yang halamannya lebih dari dua ratus setiap minggu. Salah satu novel referensi pokok yang masuk dalam “naskah akademik” adalah novel-novel karya Pramoedya Ananta Toer dalam bahasa Inggris dan Belanda. Sesuatu yang mengejutkan namun kerap terdengar bahwa karya sastra penulis yang menjadi musuh rezim kekuasaan, ternyata didalam literature akademik berbagai Universitas unggulan didunia menjadi “kitab suci” yang wajib dibaca.

Padahal di Indonesia kurikulum pendidikan sastra (bahasa Indonesia) selama 40 tahun lebih menabukan dan menafikan karya-karya sastra penulis yang dianggap berideologi anti kemapanan tersebut. Kurikulum dan materi pelajaran sastra di berbagai jenjang sekolah dari sekolah dasar, sekolah menengah hingga Perguruan tinggi tidak mewajibkan karya sastra yang masuk dalam khazanah sastra yang realis-sosialis (baca: berideologis) sebagai menu bacaan wajib. Para siswa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas hanya dikenalkan pada introduksi pelajaran sastra “hafalan” tanpa apresiasi.

Tidak mengherankan banyak siswa yang hafal judul, dan penulis karya sastra semacam puisi, novel, roman, cerpen tanpa pernah membaca atau menguliti kronologi dan pesan sosial yang “ingin” disampaikan sang penulis terhadap ruang dialog para pembacanya. Pembabakan materi pembelajaran sastra disekolah berkutat pada aspek sejarah sastra yang mengalami proses kanonisasi tanpa reserve yang diatur oleh para pengontrol politik pendidikan sastra. Tidak mengherankan—sekali lagi–para siswa hafal diluar kepala pembabakan sastra yang berlabel Pujangga Baru, Balai pustaka, pergerakan 66, dsb.

Para penyair-cerpenis-romanis-
novelis yang ditahbiskan menjadi sastrawan “besar” menyejarah yang mempengaruhi perjalanan perkembangan sastra dikenal oleh para pembelajar (siswa) tanpa pernah mengetahui aliran dan skema keyakinan ideologis yang mereka miliki. Bahkan syair “plagiasi” yang melegenda Krawang-Bekasi karya Chairil Anwar dijadikan monumen karya yang dianggap orisinal dan patriotik.

Ironisnya para penyampai materi pembelajaran sastra, yang terkungkung oleh kurikulum dan mengalami proses pemiskinan wacana, menyampaikan dengan semangat edukatif yang sangat formalistik dan tekstualis. Tidak ada upaya membangun kekritisan siswa (pembelajar) terhadap materi pengajaran sastra yang disampaikan. para Guru mata pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia mayoritas dilanda kepuasan subjektif atas apa yang dipahami dan apa yang dimiliki untuk disampaikan.

Inilah problem mendasar mengapa dunia pendidikan formal saat ini diera kontemporer sulit melahirkan kritikus sastra dan sastrawan yang mumpuni dan mampu mereproduksi karya sastra yang “pantas” dibaca dan dipahami. Para Guru mata pelajaran bahasa dan sastra bahkan sekadar menjadi operator kurikulum pendidikan sastra yang anti kontrol wacana tanding.

Banyak sastrawan dan kritikus sastra, yang lahir diera kontemporer yang tidak diolah oleh model pendidikan sastra yang formalis diinstitusi pendidikan. Model pendidikan dan kurikulum pendidikan sastra yang terus dilanggengkan masih penuh dengan sensor dan kontrol wacana oleh kekuasaan. Hal ini nampak jelas saat beberapa siswa dari sekolah negeri di Blora dilarang oleg Diknas ketika hendak mengikuti parade baca puisi 1000 hari kematian Sastrawan, Pramoedya Ananta Toer di Rembang.

MOdel dan kurikulum pendidikan sastra memang perlu mengalami proses dialektika. Proses dialektika yang aktor penggeraknya adalah para pendidik dan penggiat sastra (kebudayaan). Edukasi sastra yang berdialektika meniscayakan beberapa hal yang penting:

Pertama, revisi materi dan model pembelajaran sastra secara otonom oleh para pendidik. Para Pendidik bisa mengembangkan cakrawala pembelajaran sastra berrelasi dengan materi, model dan aplikasi diruang kelas dengan inovasi-kreatif yang mampu mensiasati “rambu-rambu” kontrol wacana kekuasaan. Semisal mengagendakan kontak sastrawan dengan siswa dalam pendidikan praktek kesusastraan.

kedua, mendorong para siswa untuk menanggalkan orientasi kognitif dalam pembelajaran sastra. Orientasi kognifif harus digantikan dengan kecakapan psikomotorik. Dalam posisi demikian guru sebagai elemen utama dituntut untuk sanggup menjadi fasilitator pendidikan sastra yang mengadopsi kerangka pendidikan orang dewasa (POD). Siswa dikenalkan dengan bahasan sastra kemudian didorong untuk bisa menjadi pelaku sastra pemula.

Ketiga, keberanian para pendidik untuk secara perlahan menegasikan beberapa bahasan dan tema-materi pendidikan sastra yang hanya menyajikan gagasan yang out to dated. yang hanya mengajarkan siswa kepada pengetahuan sastra yang normatif dan “begitu-begitu” saja setiap tahun dan setiap pergantian Proses dialektika pembelajaran sastra memang membutuhkan enerji dan keberanian “lebih” dari para pendidik. Para pendidik yang sudah seharusnya menjadi soko guru pengenalan-pendalaman materi “keilmuan” sastra diruang studi formal.

Ari Kristianawati
Staf Pengajar SMAN 1 Sragen, Anggota Agupena Jawa Tengah

Tulisan lain yang berkaitan: