Membuncahnya Program Pendidikan Dasar Gratis

Oleh Roto
GEMA pendidikan dasar gratis secara nasional telah berlangsung selama 7 bulan, terhitung dari bulan Januari 2009 sampai dengan Juli 2009. Masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan sukacita menyambut program tersebut. Mengutif iklan di beberapa televisi tentang pendidikan gratis: “Walau bapaknya sopir angkot anaknya bisa jadi pilot…meskipun bapaknya tukang loper koran anaknya bisa jadi wartawan! Asalkan ada kemauan,” mengutif artikel Najamuddin Muhammad (Suara Merdeka, 3 Agustus 2009).

Iklan tersebut oleh sekelompok orang iseng diplesetkan menjadi: “Walau bapaknya sopir angkot anaknya tetap jadi asap knalpot… meskipun bapaknya tukang loper koran anaknya tetap jadi pengangguran.” Bahkan ada plesetan yang lebih mengerikan: “Walau bapaknya sopir angkot anaknya bisa jadi bandot… meskipun bapaknya tukang loper koran anaknya justru jadi gelandangan.” Itulah plesetan yang dilontarkan oleh orang-orang yang prustrasi karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang ia idam-idamkan.

Maka, jangan heran kelompok teror bom yaitu pengikut Noordin M. Top (gembong teror nomor wahid di tingkat Asia) tetap tumbuh subur di negeri ini. Mau bukti, coba kita cermati contoh kasus Ibrohim hanya sebagai perangkai bunga yang gajinya tidak sesuai yang diidam-idamkan, terbukti mau menjual motornya untuk biaya sekolah anaknya pada tahun pelajaran 2009/2010. Eko Joko Sarjono dan Air Setyawan hanya sebagai pekerja serabutan. Dani Dwi Permana menjadi prustrasi karena orangtua broken home dan lain-lain.

Untuk mengakhiri berkembangnya atau membungkam teror bom tidak hanya cukup pelakunya ditangkap dan dibunuh. Melainkan harus dibarengi tindakan nyata, diantaranya adalah pemerintah harus bersegera mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dengan diiringi mensukseskan program pendidikan dasar gratis, sekaligus pemerintah mampu menyediakan dana untuk kebutuhan pembangunan phisik dan non phisik memadai. Dalam arti pemerintah menyediakan fasilitas selalu meningkat sesuai skala prioritas masing-masing sekolah di setiap tahunnya tanpa berhenti. Dengan asumsi, sekelompok orang prustrasi karena menganggur berkurang. Bias secara otomatis mereka akan sulit menerima pengaruh teror bom, karena mudah mendapat lapangan kerja yang sepadan dengan bakat dan kemampuannya.

Mencermati contoh kasus di atas dan artikel Najamuddin Muhammad mengilustrasikan masyarakat berekonomi menengah ke bawah kurang mempercayai terhadap isi iklan tersebut atau terjadi persepsi yang menimbulkan asumsi kontraproduktif. Argumen saudara Najamuddin Muhammad ada benarnya tetapi tidak semuanya benar.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba memaparkan fakta lain dengan tujuan dapat dicermati secara seksama, untuk dijadikan bahan banding oleh masyarakat luas umumnya dan para stakholder khususnya selaku pengambil kebijakan. Implikasinya pemerintah mampu mencerahkan masyarakat, bangsa dan negara, dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Budaya masyarakat kita sangatlah antusias jika dihadapkan pada kata-kata “gratis.” Berkait dengan iklan pendidikan gratis, masyarakat berasumsi bahwa pemerintah belum mampu menjabarkan persoalan mana yang digratiskan. Contoh kasus tertentu, sebagian masyarakat berasumsi bahwa pendidikan gratis sampai merambah ke pendidikan menengah atas. Padahal kalau kita mau cermat, yang dimaksud iklan pendidikan gratis adalah sebatas pada pendidikan dasar 9 tahun. Dana bantuan dari pemerintah berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) masih jauh dari ideal atau minim.
Namun faktanya masyarakat di lapangan ada kecenderungan bahwa pendidikan gratis sampai dengan sekolah menengah atas. Itulah persoalan pemerintah, yang kurang terperinci dalam mengiklankan pendidikan dasar gratis tersebut.
Persoalan Pendidikan Gratis Membuncah

Dualisme pandangan di atas memang benar membuncah di masyarakat, baik di kalangan guru sekaligus legislatif dan eksekutif. Para anggota legislatif memperjuangkan dengan keras bahwa pendidikan dasar harus gratis. Pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa anggota legislatif berpihak kepada rakyat, masyarakat dan bangsa. Sedang dari sudut pandang eksekutif pendidikan gratis ada batas-batasnya. Sebagai bukti di suatu kesempatan gubernur Jawa Tengah pernah menyatakan bahwa pendidikan gratis sangat memberatkan atau pemerintah belum sanggup menanggung biaya pendidikan gratis tersebut, (Kompas.com-Pedidikan Gratis, 6 April 2009 dan http://www.radarsemarang.com, 5 Mei 2009).

Dari sudut pandang pelaku pendidikan yaitu para karyawan, guru dan kepala sekolah juga menyambut dengan antusias pendidikan gratis tersebut. Sebab merekalah yang tahu persis persoalan di lapangan berkait dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus kebutuhan institusi sekolah. Contoh kasus setiap akhir tahun dan sekaligus awal tahun pelajaran, sekolah hendak bermaksud meningkatkan sarana dan prasarana disetiap tahunnya. Maka, antara sekolah bersama komite merumuskan dana iuran untuk mewujudkannya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas lulusan (out put).

Namun persoalan membuncah, ketika masyarakat berharap tidak ada tarikan dana dengan dalih apapun untuk kepentingan sekolah sesuai iklan sekolah gratis yang didengungkan berbagai televisi tersebut. Disinilah persoalan antara kebutuhan sekolah dengan kebutuhan masyarakat menjadi membuncah. Dengan realitas tersebut, simpulannya adalah para pelaku pendidikan menjadi korbannya. Maka, para pelaku pendidikan sangat berharap kepada legislatif dengan eksekutif untuk mampu mewujudkan pendidikan dasar gratis tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu terutama institusi sekolah. Namun, sekali lagi kebutuhan sarana prasarana sekolah di setiap tahunnya harus terpenuhi. Maka, seklali lagi para anggota legislatif tidak hanya “berkoar-koar” pendidikan dasar gratis saja, tetapi harus dibarengi dengan tindakan nyata mencarikan dana pembangunan phisik & non phisik sekolah di setiap tahunnya.

Jika para anggota legislatif belum percaya, silahkan cek di lapangan untuk mengetahui secara pasti kebutuhan sekolah di setiap tahunnya, jangan hanya sehari dua hari, melainkan pantaulah fakta sebenarnya dari tahun ke tahun. Benarkah dana pendidikan disalahgunakan? Jika benar dan terbukti, tangkaplah mereka untuk ditempatkan di hotel prodeo, siapapun pelakunya harus ditangkap tanpa pandang bulu.

Jika benar institusi sekolah membutuhkan dana pembangunan mulai dari paving halaman, pagar lingkungan, gedung pertemuan dan isinya, gedung laborat dan isinya, perpustakaan dan isinya, ruang kesenian dan isinya, ruang komputer dan isinya, dana internet di setiap bulannya, dan lain-lain. Darimanakah dana tersebut? Apabila secara bertahab tidak dipenuhi dari kesepakatan legislatif dengan eksekutif jangan harap mutu pendidikan membaik!
Kapankah ketakutan tersebut segera teratasi. Wallahu a’lam.
***

Ambarawa, 13 Agustus 2009.
Oleh Roto Pelaku pendidikan, tinggal di Perum Serasi
Email: roto_amb@yahoo.com Mahasiswa Pascasarjana UMS.

Rujukan:
1. Artikel Najamuddin Muhammad (Suara Merdeka, 3 Agustus 2009).
2. Kompas.com-Pedidikan Gratis, 6 April 2009.
3. http://www.radarsemarang.com, 5 Mei 2009.

BIO DATA SINGKAT PENULIS
1.Penantian Panjang Kesejahteraan Guru, Kompas, 12 Maret 2007.
2.Aroma Program Sertifikasi, Derap Guru, April 2007.
3.Problem Fakta Kualitas Guru, Derap Guru, April 2008.
4.Bias Dampak Arus Informasi & Telekomunikasi, Jawa Pos Radar Kudus, 8 Mei 2008.
5.Susahnya Guru Memulai Menulis Artikel, Jawa Pos Radar Kudus, 19 Mei 2008.
6.Kekerasan Gank Nero Mencoreng Dunia Pendidikan, Jawa Pos Radar Semarang, 18 Juni 2008.
7.Problem Budaya Menulis, Derap Guru, Juli 2008.
8.Bali Deso Mbangun Deso Mampukah Menyejahterakan Masyarakat?, Jawa Pos Radar Semarang, 7 Juli 2008.
9.Kriteria Penentuan Peringkat Kelulusan Oleng?, Jawa Pos Radar Semarang, 14 Juli 2008.
10.Merombak Total Paradigma Study Tour, Jawa Pos Radar Semarang, 19 Juli 2008.
11.Mengejar Kemajuan Dalam Kemiskinan?, Jawa Pos Radar Semarang, 21 Juli 2008.
12.Sulitnya Menghentikan Uang SPI, Jawa Pos Radar Semarang, 25 Juli 2008.
13.Tingkatkan Kualitas Lulusan dengan Kelas Unggulan, Jawa Pos Radar Semarang, 27 Juli 2008.
14.Gonjang-Ganjing Pelaksanaan PPD 2008/2009, Derap Guru, Agustus 2008.
15.Mengadopsi Budaya Asing untuk Sekolah Kita, Jawa Pos Radar Semarang, 2 Agustus 2008.
16.Penyaji Makalah Dalam Seminar Nasional Mendongkrak Kualitas Pendidikan: “Mengadopsi Budaya Asing Untuk Kualitas Pendidikan,” Hotel Telo Moyo Semarang, Mutiara Wacana, 3 Agustus 2008.
17.Sepuluh Penyakit Guru Membudaya, Jawa Pos Radar Semarang, 13 Agustus 2008.
18.Memaknai Anggaran Pendidikan 20 Persen dari RAPBN, Jawa Pos Radar Semarang, 19 Agustus 2008.
19.Anggaran Pendidikan 20 Persen Bagai Bola Liar, Jawa Pos Radar Semarang, 26 Agustus 2008.
20.Perjuangan Menembus Kokohnya Tembok Pangkat IV/b, Jawa Pos Radar Semarang, 14 September 2008.
21.Mendidik Kebersihan Melalui Lomba Lukis, Jawa Pos Radar Semarang, 17 September 2008.
22.Menghidupkan Ekskul Demi Talenta Siswa, Jawa Pos Radar Semarang, 16 Oktober 2008.
23.Mencegah Merebaknya Budaya Jalan Pintas, Jawa Pos Radar Semarang, 23 Oktober 2008.
24.Penyaji Makalah: Menggali Bakat Seni Lukis Siswa SMP/MTs Melalui Lomba Dalam Seminar MGMP Mapel Seni Budaya di SMP 2 Ungaran.
25.Pergulatan budaya dalam pendidikan, Wawasan, 30 Juli 2009

Tulisan lain yang berkaitan: