Park Kwon Bo, Sistem, dan Gerakan Politik

Oleh Mi’raj Dodi Kurniawan
Di dalam suatu kemenangan tidak pernah didapat dua juara.
Untuk itulah kami menciptakan sistem yang dapat memenangkan semua orang
(Park Kwon Bo: 1st President South Korean)

Banyak fenomena memilukan dalam sejarah politik kita, dari masa kelampauan sampai kurun kekinian, sejak lingkungan terdekat, lokal, regional, nasional, dan internasional. Kudeta (coup d’etat) atau lebih jelasnya, menggulingkan dan merebut kekuasaan, entah dengan membunuh penguasa atau rezim lama (anciant rezime), meminggirkan, maupun modus pengambilan kekuasaan dengan pseudo konstitusi akrab dan kian terkesan lazim dalam khazanah perpolitikan tanah air.

Ken Arok merupakan satu aktor ‘memukau’ dalam pergelaran kudeta bersejarah. Ia licin, cerdik, nekad, dan – pantas disebut – si raja tega. Betapa tidak, untuk mencapai tahta dan merebut cinta Ken Dedes, wanita pujaannya, dari tangan Tunggul Ametung, suaminya itu, Ken Arok nekad mengambil nyawa sang pembuat keris bernama Empu Gandring, lalu merebut kerisnya dan dipakainya untuk membunuh Raja Tunggul Ametung. Gilanya lagi, Ken Arok gemilang cuci tangan dengan memfitnah Kebo Ijo sebagai pembunuh raja. Singkat cerita, Ken Arok naik tahta, meski ia dan keturunannya ditelikung sumpah serapah Mpu Gandring, yaitu terus-menerus terlibat dalam prosesi saling bunuh-membunuh dengan keturunan mendiang Tunggul Ametung.

Drama perebutan kekuasaan kembali berlangsung di setiap tarikan nafas Orde Lama. Puncaknya sejak 1965 dan menemukan momentumnya pada 1966 ketika Soeharto merumahkan Ir. Soekarno, lalu merombak struktur pemerintahan dan membentuk kabinet baru, maka dimulailah Orde Baru. Tiga dekade lebih rezim ini duduk di singgasana. Namun hantaman deras krisis moneter 1997 yang diikuti gerakan kelas menengah negeri ini berhasil membuat reyod bangunan rezim, sehingga pada 1998 Orde Baru runtuh, maka garis start Orde Reformasi mulai terpancang.

Sesungguhnya masih banyak fenomena menarik terkait drama perebutan dan penggunaan kekuasaan di negeri ini, meski acap membosankan lantaran fenomenanya nyaris serupa, yaitu perebutan kekuasaan di antara segelintir kelompok elit penguasa yang kerap abai pada aspirasi dan nasib masyarakat lemah dan terlemahkan. Anehnya – atau hebatnya lagi, kendati fenomena sejarahnya sering seperti itu, masyarakat lemah dan terlemahkan seperti memiliki gudang harapan yang bejibun. Ribuan, jutaan, bahkan – mungkin – miliaran kali dikibuli, mereka tetap berharap baik. Lebih aneh lagi, mereka ini acapkali lupa dengan sejarah tragis di masa silam yang telah meminggirkan mereka.

Politik ya…politik…

Sebentar saja bertemu titik, kebanyakan berderet koma,,,

Belakangan, berkat demokrasi, kekuasaan telah menjadi – seolah-olah – milik orang kebanyakan (publik). Berbagai adegan politik yang konon merefleksikan diktum “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” semakin populis. Sayangnya, biasanya orang akan lupa dan menganggap tahap pembentukkan konstitusi atau draf mengenai tata kelola negara atau organisasi hanyalah simbol minim fungsi. Yang lebih populer dan gegap gempita adalah acara menaikkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu orang lalu hanya melihat hasil musyawarah, kongres, pemilihan umum, sidang umum maupun sidang istimewa, dari siapa satu sosok pemimpin yang baru terpilih.

Kalau sudah begitu, energi yang melimpah ruah di tengah-tengah massa itu lantas tersedot dan berhenti hanya pada satu figur pemimpin. Fenomena ini lalu menjadi ibarat air yang butuh mengalir agar hidup dan membersihkan, namun malah menjadi biang penyakit karena salurannya mampat, ia berhenti dan kotor. Diktum “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, entah bagaimana caranya, lalu berubah wujud menjadi “dari seorang pemimpin, oleh pemimpin, dan untuk pemimpin”.

Padahal seperti yang diungkapkan Park, bahwa suatu sistem yang hanya melahirkan satu juara dan ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang lainnya kalah, sesungguhnya merupakan sistem yang buruk. Dengan demikian menurutnya, dibutuhkan sistem yang dapat memenangkan semua pihak/kalangan. Sistem yang memperkuat basis kesadaran di tingkat bawah sekaligus di seluruh tempat (Andi Hakim, 2004: 1).

Demikianlah alam pikiran yang berkembang dalam lingkungan suksesi kepemimpinan: jual beli suara dan harga diri menjadi kebiasaan untuk bisa disebut pandai berpolitik. Sayang pada umumnya hampir semua kontestan adalah para pemain politik yang terlampau bernafsu memuaskan hasratnya sendiri dan menafikan aspirasi dari masyarakat kebanyakan di akar rumput (grassroot).

Kini dan ke depan, sepatutnya pembangunan dan implementasi sistem yang memenangkan semua pihak menjadi panglima alias arus utama (mainstream). Arus bawah menancap ke atas, sedangkan elite turun gunung, dan bertemu di tengah-tengah untuk menemukan sintesa kepentingan yang menguntungkan semua pihak dalam arti yang sesungguhnya.

Soal siapa yang menjadi pucuk pimpinan sebaiknya dianggap biasa saja karena ketika gagasan dan semangat bersama telah fokus dinisbahkan untuk membangun sistem yang memenangkan semua pihak, maka pada dasarnya hal itu hanya masalah sepele, sebab sosok pucuk pimpinan itu merupakan bagian dari arus pembangunan sistem: keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kedamaian. Sebagaimana kata Park Kwon Bo, “jika kita dapat memenangkan semua untuk menjadi juara, mengapa hanya satu sosok yang dimunculkan?” [MDK 13/8/09]
***

Mi’raj Dodi Kurniawan, S.Pd
______________________
Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Mantan Ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Bandung Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat. Kini praktisi pendidikan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Tulisan lain yang berkaitan: