Rp 20 Triliun untuk Pemilu-pemiluan?

Oleh: Ahmad Tohari
(Sumber: http://republika.co.id)

Semua warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban tentu berharap, setiap kali pemilu hasilnya mencapai maksud substantifnya. Yaitu, terlaksananya amanah atau permandatan kekuasaan rakyat kepada para wakil dalam arti yang sebenar-benarnya. Pemilu yang berhasil secara substantif hanya akan terwujud apabila rakyat pemilih memberi suara dalam ketulusan yang tinggi dan pengertian yang cukup.

Mereka sadar sepenuhnya akan menyerahkan mandat dan siap mengawal mandat itu sampai ke tingkat pelaksanaannya oleh si terpilih. Untuk mendapat mandat rakyat itu dalam suatu pemilu yang maknawi, para caleg ataupun caleks dibenarkan berkampanye sebatas mengenai visi, misi, dan program-program yang menyertainya. Itu saja. Pengeluaran dana selainnya tidak dibenarkan karena pasti berdampak berupa penurunan mutu pemilu itu sendiri.

Sebagai imbalan yang sepadan atas penyerahan kekuasaan rakyat itu, si calon terpilih wajib sadar penuh sebagai pihak termandat. Dia wajib melaksanakan semua rencana yang pernah dia janjikan selama masa kampanye. Kalau tidak, dia harus merasa malu dan siap mengembalikan mandat rakyat kepada pemiliknya.

Rumah saya berada di simpang tiga sebuah desa yang terletak empat km dari kota kecamatan dan 27 km dari kota kabupaten. Jadi, ndeso betul. Tapi, sekarang, di jalan depan rumah saya berkibaran tujuh lambang partai serta puluhan foto caleg ukuran jumbo. Di simpang tiga itu, juga biasa berkumpul tukang-tukang becak yang menanti penumpang. Kemarin, saya bertanya kepada tukang para tukang becak itu, apakah mengerti apa dan bagaimana partai-partai yang lambangnya berkibaran di depan mata mereka. Ternyata, mereka hanya kenal tiga partai besar. Tapi, mereka tidak tahu nama ketua umumnya, apalagi misi dan program-programnya. Ya, mereka memang hanya berpendidikan dasar, itu pun belum tentu tamat.

Di hadapan para tukang becak itu, terpampang juga foto-foto besar sekian banyak caleg untuk DPRD kabupaten, provinsi, sampai DPR pusat. Namun, hanya dua caleg DPRD kabupaten yang mereka kenal karena keduanya berasal dari desa kami. Tetapi, ketika tukang-tukang becak itu saya tanya, apakah mereka tahu kewajiban apa yang harus dilalukan oleh kedua caleg itu bila keduanya terpilih, semua hanya tersenyum dan menggelengkan kepala.

”Dan, kalian kenal yang di sana itu?” tanya saya lagi sambil menunjuk foto seorang caleg untuk DPR pusat. Caleg itu berasal dari kecamatan sebelah dan banyak kerabatnya yang tinggal di kampung saya. Maka, saya kenal dia dengan baik, baik prestasi maupun reputasinya. Tapi, tukang-tukang becak itu? Mereka tidak kenal, kecuali namanya tertulis jelas dengan sederet gelar akademiknya. Mereka juga tidak tahu partai yang mengusung caleg itu, kecuali lambang dan namanya.

Setelah bertemu para tukang becak itu, saya mengusap-usap kening. Mereka, para tukang becak itu, bisa dikatakan mewakili puluhan atau bahkan ratusan juta orang yang masih memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran politik sangat sederhana. Tapi, pada 9 April nanti, mereka akan berhadapan dengan pemilu yang untuk ukuran mereka jelas sangat tidak sederhana. Jumlah partai dan caleg yang membeludak adalah sesuatu yang absurd bagi mereka. Ketidakkenalan mereka terhadap partai dan para caleg adalah hal yang sangat nyata.

Belum lagi, teknik pemberian suara yang berubah dari cara coblos ke contreng . Jangan anggap ini masalah gampang karena mereka yang tidak biasa menyentuh alat tulis membuat contreng an bukan hal yang sederhana. Jadi, apakah dengan kondisi semacam ini, Pemilu 9 April nanti akan berhasil mencapai maksud sejatinya? Mungkin, kita tidak perlu repot menjawab pertanyaan ini karena tanda-tanda sudah amat jelas. Apalagi, bila kita melihat perilaku kebanyakan caleg yang mengindikasikan bahwa mereka terjun ke dunia politik bukan karena panggilan idealisme melayani rakyat. Kebanyakan mereka adalah ‘orang dagang’ yang pragmatis dan tentu saja sangat mempertimbangkan keuntungan bagi diri sendiri.

Namun, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sepahit apa pun gambaran Pemilu 9 April nanti, kita pantas ikut menjaga pelaksanaannya. Minimal kita tidak boleh mengabaikan nilai biaya pemilu nanti: 20 triliun rupiah. Dengan uang sebanyak itu, utang kita bisa berkurang banyak. Atau, kita bisa bangun sekian ribu gedung sekolah baru. Jelasnya, uang 20 triliun itu jangan dibuang hanya untuk biaya sebuah pemilu-pemiluan. Dosa kita terhadap rakyat akan sangat besar. ***

Tulisan lain yang berkaitan:

MENYOAL (ISTILAH) WAKIL RAKYAT (7 August 2011, 52 views, 0 respon)

Hegemoni Kepemimpinan (10 March 2009, 974 views, 0 respon)